Anggota DPRD Kaltim Prihatin Kecelakaan Simpang Rapak Terulang Lagi

PARLEMENTARIA KALTIM – ANGGOTA Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menyampaikan rasa keprihatinannya atas terulangnya kembali kecelakaan di simpang Muara Rapak KM 1,5 Jalan Soekarno-Hatta. Tepatnya di turunan jalan depan Kantor Kelurahan Muara Rapak, Balikpapan Utara, pada Kamis 26 Oktober 2023 pagi.

Untuk diketahui sebuah truck concrete pump roda enam yang datang dari arah Kilometer 4 melaju menuju arah lampu merah Muara Rapak menabrak empat kendaraan roda empat dan satu kendaraan roda dua.

Truk warna merah bernomor polisi KT 8370 LQ itu diduga gagal saat pengereman, yang berujung pada kecelakaan beruntun. Seketika truk menghantam sejumlah kendaraan roda empat diantaranya Avanza, Ayla, Angkutan Kota (Angkot), mobil pikap, serta satu sepeda motor.

Anggota Komisi III DPRD Provinsi Kaltim Mimi Meriami BR Pane mengaku prihatin atas kejadian tersebut. Sebab peristiwa ini terus berulang. Dia pun mendorong agar dibuatnya pos penjagaan kendaran besar sebelum turunan simpang rapak.

“Turut prihatin karena kejadiannnya sudah berulang kali terjadi. Sebenarnya dari pemerintah sendiri sudah berusaha membuat jalur alternatif yang bisa mengurangi resiko,” ujarnya.

“Seharusnya ada semacam pos penjagaan yang ready menjaga jam melintasnya truk besar, itu yang harus dicek dulu sebelum dia melintas ke arah turunan simpang Rapak karena namanya juga turunan apapun bisa terjadi,” sambung Mimi kepada media ini, Jumat (27/10/2023).

Wakil rakyat dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini berpendapat, dengan adanya pos penjagaan khusus kendaraan besar yang dijaga secara kontinyu dapat menghindarkan kecelakaan terulang kembali. Karena tidak akan ada truck besar yang berani melintas di luar jam yang telah ditentukan. Supir dan kendaraan besar yang akan melintas wajib diperiksa kelengkapannya.

Dia pun mendorong pihak terkait, seperti Dinas Perhubungan maupun aparat kepolisian untuk melakukan pemeriksaan intens terkait surat kendaraan, seperti Surat Izin Mengemudi (SIM) dan KIR. “Menurut saya dengan adanya pemeriksaan yang intens kita berusaha mengurangi resiko terjadinya masalah,” imbuhnya.

“Jadi hal itu bisa membantu karena kalau kita bicara mau membangun flyover, prosesnya masih lama,” kata anggota legislatif dari daerah pemilihan Balikpapan ini. []

Penulis : Guntur Riyadi | Penyunting : Agus P Sarjono