BANJARBARU – Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) mengumumkan rencana program asesmen massal terhadap 3.000 aparatur sipil negara (ASN) yang berasal dari berbagai perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalsel pada Tahun Anggaran 2025.
Program ini merupakan salah satu prioritas yang ditetapkan oleh BKD Kalsel untuk memperkuat manajemen talenta ASN di wilayah tersebut.
Kepala BKD Kalsel, Dinansyah, menjelaskan bahwa program asesmen massal ini akan dilakukan dengan menggunakan metode Computer Assisted Test (CAT) yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN). “Ini merupakan bagian dari program pengelolaan Assessment Center yang kami jalankan.
Asesmen massal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan kinerja ASN di Provinsi Kalsel,” ujar Dinansyah di Banjarbaru pada Jumat (10/01/2025).
Dinansyah menambahkan bahwa keberadaan Assessment Center diharapkan dapat mempermudah pemerintah daerah dalam mengelola ASN secara lebih efisien dan optimal, khususnya dalam penggunaan anggaran.
“Melalui asesmen ini, kami dapat memastikan bahwa setiap ASN memiliki kompetensi yang sesuai dengan tugas dan fungsinya di pemerintahan,” katanya.
Selain program asesmen massal, ada tiga program lain yang juga menjadi fokus utama BKD Kalsel pada 2025. Di antaranya adalah pengelolaan promosi ASN, pengadaan ASN, dan pemberian penghargaan bagi ASN yang berprestasi. Terkait dengan pengadaan ASN, BKD Kalsel berencana untuk melaksanakan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Menurut Dinansyah, hal ini merupakan langkah untuk memastikan bahwa pada 2025, seluruh pegawai pemerintah di Provinsi Kalsel berstatus sebagai ASN, dengan dua kategori yaitu PNS dan PPPK.
Sebagai bagian dari upaya pemberian penghargaan, BKD Kalsel juga merencanakan program Anugerah ASN Award pada tahun ini. Penghargaan ini ditujukan untuk memberikan apresiasi kepada ASN yang telah berinovasi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
“Anugerah ASN Award akan dibagi dalam beberapa kategori, antara lain jabatan administrator terbaik, jabatan pengawas terbaik, pejabat fungsional atau pelaksana umum terbaik, serta guru terbaik,” kata Dinansyah.
Dalam rangka mendukung semua program prioritas ini, BKD Kalsel juga meluncurkan inovasi baru berupa Sistem Informasi Pelayanan Satu Pintu Kepegawaian (SIPATUK), yang diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kepada ASN dan masyarakat secara lebih efisien.
Dinansyah menyatakan bahwa SIPATUK akan mulai diimplementasikan pada tahun ini untuk mempercepat berbagai proses kepegawaian.
Melalui berbagai program tersebut, BKD Kalsel bertujuan untuk menciptakan ASN yang lebih profesional, kompeten, dan berdedikasi tinggi dalam melayani masyarakat, serta mendukung tercapainya pemerintahan yang lebih baik dan efisien. []
Redaksi03