Ahmad Yani: Kerja Sama DPRD dan Pemkab Penentu Masa Depan Kukar

KUTAI KARTANEGARA – Keseriusan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) dalam menata pembangunan jangka menengah ditunjukkan melalui keikutsertaan aktif dalam dua agenda penting yang digelar dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kukar pada Senin (30/06/2025). Momentum tersebut tidak hanya menjadi sarana penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024, tetapi juga menjadi awal dari pemaparan arah visi-misi kepemimpinan Kukar lima tahun ke depan.

Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani, menyampaikan bahwa pelaksanaan pemerintahan yang transparan tidak akan terwujud tanpa dukungan penuh dari dua pilar utama daerah, yaitu legislatif dan eksekutif. Ia menekankan bahwa kekompakan antara kedua lembaga harus terus dijaga demi menjaga stabilitas dan integritas keuangan daerah.

“Kedepan, kita berharap capaian yang telah ditorehkan oleh Pemkab Kukar dapat terus berlanjut. Terhadap laporan keuangan daerahnya, tetap mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” jelasnya.

Lebih lanjut, Ahmad Yani menyoroti pentingnya keharmonisan dan koordinasi dalam penyelenggaraan pembangunan agar manfaatnya benar-benar dirasakan seluruh lapisan masyarakat.

“Sinergi dan kolaborasi yang baik, akan berdampak pada pembangunan yang berkeadilan. Guna mewujudkan masyarakat Kukar yang sejahtera dan bahagia. Melalui program andalan, yaitu Program Dedikasi Kukar Idaman Terbaik,” jelasnya lagi.

Sementara itu, Bupati Kukar Aulia Rahman Basri dalam pidato perdananya mengajak seluruh elemen pemerintahan, terutama DPRD, untuk mengawal proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2030. Ia menyebut keterlibatan lintas sektor menjadi syarat penting bagi lahirnya kebijakan pembangunan yang menyentuh kebutuhan nyata masyarakat.

“Kami berharap, melalui dukungan dan sinergi dari seluruh pihak, terutama dari DPRD Kukar. Percepatan pembangunan yang ada di Kukar, dapat semakin merata dan terintegrasi,” tegas Aulia.

Rapat yang berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD Kukar ini turut dihadiri jajaran pimpinan DPRD seperti Abdul Rasyid, Junadi, dan Aini Farida. Hadir pula Sekretaris Daerah Kukar Sunggono, unsur Forkopimda, camat, lurah, kepala desa, serta perwakilan dari berbagai sektor pemerintahan lainnya.

Agenda paripurna ini tidak hanya menandai akhir tahun anggaran, melainkan juga membuka babak baru perencanaan pembangunan Kukar. Melalui pertemuan ini, Pemkab dan DPRD Kukar memperlihatkan komitmen bersama dalam menyiapkan fondasi kebijakan yang inklusif dan berkelanjutan demi kemajuan daerah.[]

Penulis: Rudi Harahap | Penyunting: Nursiah