Abdul Rasyid Dorong Penguatan di Sektor Pertanian

KUTAI KARTANEGARA – Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) yang berlangsung di Ruang Sidang Utama, Tenggarong, Senin (30/06/2025), tidak hanya menjadi ajang penyampaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, tetapi juga ruang dialog bagi wakil rakyat menyampaikan pandangan strategis terhadap masa depan pembangunan daerah.

Wakil Ketua I DPRD Kukar Abdul Rasyid memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menyuarakan dukungan terhadap keberlanjutan program Kukar Idaman, yang kini diperkuat dengan transformasi menjadi Kukar Idaman Terbaik. Ia menilai program ini perlu dikembangkan lebih jauh dengan pendekatan yang lebih terfokus, terutama pada sektor-sektor yang menjadi prioritas pembangunan.

“Ini merupakan program keberlanjutan dari program sebelumnya. Pada saat ini, tinggal hanya penguatan-penguatan di sektor prioritas yang perlu untuk ditingkatkan lagi ke depannya,” jelasnya.

Sektor pertanian menjadi salah satu yang paling disorot oleh Abdul Rasyid. Ia menegaskan bahwa potensi pertanian di Kukar sangat besar dan masih menyimpan ruang untuk dikembangkan secara lebih maksimal. Menurutnya, pemanfaatan lahan dan sumber daya lokal yang melimpah perlu diiringi dengan kebijakan penguatan serta investasi di sektor tersebut.

“Kita punya lahan, punya potensinya juga. Hal ini, harus dapat kita perkuat dan maksimalkan lagi ke depan,” jelasnya lagi.

Ia menambahkan bahwa penguatan sektor pertanian tidak hanya akan mendorong produktivitas masyarakat, tetapi juga membuka peluang baru dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kukar secara berkelanjutan. Selama ini, PAD Kukar sangat bergantung pada sektor pertambangan dan migas, yang sifatnya tidak terbarukan serta rentan terhadap dinamika global.

“Selama ini, PAD kita bertumpu pada sektor pertambangan dan juga migas. Untuk ke depan, melalui penguatan dan peningkatan di sektor pertanian, dapat juga meningkatkan PAD Kukar,” tutupnya.

Pernyataan Abdul Rasyid mencerminkan semangat baru di kalangan legislatif untuk mengawal jalannya pemerintahan yang lebih inklusif dan berbasis pada potensi lokal. Sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD diharapkan dapat menjadi motor penggerak pembangunan berkelanjutan yang benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat luas. []

Penulis: Rudi Harahap | Penyunting: Nursiah