Aliansi Rakyat Kaltim Tetap Serahkan Pakta Integritas Meski DPRD Kosong

Aliansi Rakyat Kaltim tetap menyerahkan pakta integritas ke DPRD Kaltim meski terkendala kehadiran anggota dewan, sekaligus mendesak audit kebijakan dan penggunaan hak angket.

SAMARINDA – Aliansi Rakyat Kalimantan Timur (Kaltim) tetap menyerahkan dokumen pakta integritas kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim, Kamis (23/04/2026), meski sempat terkendala secara administratif karena tidak adanya anggota dewan di kantor saat mereka tiba.

Humas Aliansi Rakyat Kaltim, Bella Monica, mengatakan penyerahan dokumen tetap dilakukan melalui mekanisme internal setelah pihaknya mencari alternatif agar dokumen tersebut dapat diterima secara resmi. “Ada kendala, di mana mereka menyampaikan bahwasanya bagian resepsionis menyampaikan tidak ada anggota dewan di sini, mereka sudah pergi ke Makassar kemarin sore,” ujarnya di Kantor DPRD Kaltim.

Humas Aliansi Rakyat Kaltim, Bella Monica

Ia menjelaskan, sebelumnya pihaknya telah menyampaikan pemberitahuan resmi terkait rencana kedatangan untuk menyerahkan dokumen tersebut. “Padahal kami sudah menyampaikan bahwasanya hari Kamis kami akan ke sini untuk menyerahkan pakta integritas tersebut,” katanya.

Bella menambahkan, solusi akhirnya ditemukan dengan menyerahkan dokumen melalui bagian umum DPRD Kaltim disertai proses serah terima yang terdokumentasi. “Kami mencari solusi hingga kami dapat menyerahkannya ke bagian umum, untuk serah terimanya sudah diliput juga dan ada tanda tangan dan semuanya diterima dengan baik,” ucapnya.

Meski menghadapi kendala, ia menegaskan hal tersebut tidak akan menyurutkan perjuangan aliansi. “Dan jangan harap bahwasanya dengan membuat kami kesusahan itu membuat kami jadi goyah, tidak akan,” tegasnya.

Ia menuturkan, aliansi akan terus mendorong realisasi pakta integritas serta menuntut DPRD Kaltim menggunakan hak angket untuk mengaudit kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim yang dinilai tidak berpihak kepada masyarakat. “Siapapun kalian yang merasa bahwa dengan menyulitkan kami, menggoyahkan kami, itu tidak akan, kami akan perjuangkan untuk masyarakat Kalimantan Timur,” ujarnya.

Dalam dokumen tersebut, terdapat tiga poin tuntutan utama, yakni audit total kebijakan Pemprov Kaltim, penghentian praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta optimalisasi fungsi pengawasan DPRD Kaltim di tingkat lokal. “Di sini ada tuntutan kami, ada tiga tuntutan, pertama audit total kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, kedua menghentikan praktik KKN, lalu yang ketiga menjalankan fungsi pengawasan secara lokal,” ucapnya.

Menurut Bella, dokumen pakta integritas itu juga telah mendapatkan dukungan dari unsur DPRD Kaltim, termasuk perwakilan fraksi yang ikut menandatangani. “Di sini juga terdapat tanda tangan dari dua wakil DPRD dan ditandatangani oleh tujuh fraksi,” katanya.

Ia menambahkan, dokumen tersebut memuat komitmen DPRD Kaltim untuk bertanggung jawab secara politik dan moral kepada masyarakat serta siap menjalankan seluruh tuntutan yang disepakati. “Dengan ditandatanganinya pakta integritas ini, DPRD Provinsi Kalimantan Timur menyatakan siap bertanggung jawab secara politik dan moral kepada rakyat serta menjalankan seluruh poin tuntutan yang termaktub,” ujarnya.

Selain itu, DPRD Kaltim juga disebut siap menerima konsekuensi jika tidak menjalankan komitmen tersebut. “Dan siap menerima konsekuensi dan tekanan publik yang lebih masif apabila tidak melaksanakan komitmen ini,” katanya.

Terkait langkah lanjutan, Bella menyampaikan pihaknya akan melakukan evaluasi internal dan tidak menutup kemungkinan kembali menggelar aksi unjuk rasa jika tuntutan tidak direalisasikan. “Dan mungkin bakal ada demo selanjutnya apabila gubernur kita tidak menjalankan point yang telah kami tuntut kan,” pungkasnya.

Sementara itu, Staf Kepegawaian Bagian Umum DPRD Kaltim, Ismi Azli, membenarkan bahwa dokumen pakta integritas telah diterima sekitar pukul 09.30 WITA. “Sudah, kurang lebih sekitar setengah 10 tadi,” jelasnya.

Ia memastikan dokumen tersebut akan segera diteruskan kepada pimpinan DPRD Kaltim. “Ini kita akan teruskan ke Ketua DPRD Kaltim, hari ini juga,” pungkasnya. []

Penulis: Yus Rizal Zulfikar | Penyunting: Nursiah

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com