Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
Pemerintah Indonesia menolak wacana pungutan biaya kapal di Selat Hormuz dan menegaskan pentingnya kebebasan navigasi di jalur perdagangan global.
JAKARTA – Pemerintah Indonesia menegaskan penolakan terhadap usulan pemberlakuan biaya lintasan atau sea toll bagi kapal yang melintas di Selat Hormuz, yang dinilai berpotensi mengganggu kebebasan navigasi di salah satu jalur perdagangan energi paling vital di dunia.
Menteri Luar Negeri Republik Indonesia (Menlu RI), Sugiono, menyampaikan posisi tersebut saat menghadiri pertemuan internasional secara daring yang turut membahas inisiatif dari Prancis dan Inggris terkait keamanan jalur pelayaran di kawasan tersebut.
“Kemudian tadi disampaikan mengenai inisiasi yang dilakukan oleh Prancis dan Inggris. Jadi, saya mewakili Bapak Presiden hadir secara daring di rapat tersebut. Yang intinya, pertama bahwa negara-negara yang ikut di dalam konferensi tersebut menolak segala jenis pemungutan fee atau tol bagi kapal-kapal yang lewat di Hormuz,” kata Sugiono di Gedung Bina Graha, Jakarta Pusat, Rabu (22/4/2026), sebagaimana diberitakan Fin, Rabu, (22/04/2026).
Menurut Sugiono, Selat Hormuz memiliki posisi strategis karena menjadi jalur utama distribusi energi global yang berada di antara wilayah Iran serta berbatasan dengan Oman dan Uni Emirat Arab. Kondisi tersebut menjadikan stabilitas kawasan sangat bergantung pada kepastian hukum internasional terkait kebebasan pelayaran.
Pemerintah Indonesia menilai setiap bentuk pungutan tambahan di jalur strategis internasional tersebut dapat memicu ketegangan baru serta berdampak pada rantai pasok energi dunia. Karena itu, konsensus internasional untuk menolak skema biaya lintasan dianggap penting guna menjaga stabilitas perdagangan global.
Sikap ini juga mencerminkan komitmen Indonesia dalam mendukung prinsip kebebasan navigasi di perairan internasional serta menjaga keseimbangan kepentingan ekonomi global di tengah meningkatnya dinamika geopolitik kawasan Timur Tengah. []
Redaksi1
