Bupati Kobar Dorong GAPKI Perkuat Koordinasi Industri Sawit

Pemkab Kobar mendorong GAPKI sebagai pusat koordinasi kebijakan dan komunikasi industri kelapa sawit.

KOTAWARINGIN BARAT – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotawaringin Barat (Kobar) mendorong penguatan koordinasi kebijakan industri kelapa sawit melalui wadah Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), guna memastikan komunikasi antara pemerintah dan pelaku usaha berjalan lebih efektif dan terarah, Selasa (28/04/2026).

Dorongan tersebut mengemuka dalam kegiatan yang digelar GAPKI di Hotel Mercure, yang dihadiri Bupati Kobar (Bupati) Nurhidayah, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kadisnakertrans) Kobar Yudhi Hudaya, serta sejumlah pemangku kepentingan sektor perkebunan kelapa sawit, termasuk perwakilan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kobar, Dinas Pertanian (Distan) Kobar, perusahaan perkebunan, dan praktisi industri.

Dalam sambutannya, Bupati menegaskan pentingnya peran GAPKI sebagai wadah strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan pelaku industri sawit, khususnya dalam menyatukan langkah menghadapi dinamika kebijakan sektor perkebunan.

Sementara itu, tokoh agribisnis Indonesia yang juga mantan Menteri Pertanian Republik Indonesia periode 2000–2004, Bungaran Saragih, menilai keberadaan GAPKI mampu memperkuat posisi industri melalui koordinasi yang lebih terstruktur.

“Imbauan ini bagus supaya perusahaan perkebunan di Kalteng bisa bersatu. GAPKI menjadi wadah bagi perusahaan untuk lebih mudah bersinergi dengan para pemangku kepentingan di industri sawit,” ujarnya sebagaimana dilansir Mmc Kobar, Selasa (28/04/2026).

Ia menambahkan, melalui GAPKI, pemerintah dapat lebih mudah menjangkau dan mengoordinasikan kebijakan yang berkaitan dengan industri kelapa sawit, termasuk penyelesaian persoalan teknis di lapangan.

“Melalui GAPKI, pemerintah dapat lebih fokus dan memudahkan koordinasi berkaitan dengan industri kelapa sawit. Contohnya pemanfaatan galian C yang sebelumnya dipermasalahkan, melalui GAPKI akhirnya keluar keputusan menteri yang melegalkan pemanfaatan untuk kepentingan sendiri,” jelasnya.

Kadisnakertrans Kobar Yudhi Hudaya menilai, forum ini juga menjadi sarana efektif dalam menyampaikan regulasi ketenagakerjaan dan kebijakan sektor perkebunan kepada perusahaan secara lebih sistematis.

“Dengan adanya sinergi melalui GAPKI, diharapkan koordinasi antara pemerintah dan perusahaan perkebunan kelapa sawit semakin tertib, transparan, dan mampu mendukung pembangunan sektor perkebunan di Kabupaten Kotawaringin Barat,” pungkasnya.

Melalui penguatan koordinasi ini, Pemkab Kobar berharap tercipta tata kelola industri sawit yang lebih terintegrasi, sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus menjaga kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. []

Redaksi