SAMARINDA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menegaskan bahwa pokok-pokok pikiran (pokir) merupakan mekanisme sah yang diatur undang-undang dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat. Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Abdulloh, memastikan pokir akan tetap menjadi bagian dari perencanaan pembangunan daerah dan masuk dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah …
Read More »
Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan