Desalinasi Belum Realistis, DPRD Balikpapan Targetkan 12 Ribu Sambungan Air

DPRD Balikpapan menunda opsi desalinasi karena biaya tinggi dan fokus pada penguatan air baku serta target 12 ribu sambungan rumah pada 2026.

BALIKPAPAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan menegaskan pengembangan teknologi desalinasi air laut belum menjadi solusi dalam waktu dekat di tengah upaya peningkatan layanan air bersih, termasuk target penambahan 12 ribu sambungan rumah (SR) pada 2026. Keterbatasan air baku, tingginya biaya investasi, serta kesiapan infrastruktur menjadi tantangan utama yang dihadapi.

Ketua Komisi II DPRD Kota Balikpapan, Fauzi Adi Firmansyah, mengatakan wacana desalinasi telah beberapa kali dibahas bersama Perusahaan Umum Daerah Tirta Manuntung Balikpapan (PTMB), namun hingga kini belum dapat direalisasikan karena kendala pendanaan.

“Desalinasi air laut itu membutuhkan biaya yang besar. Kami sudah beberapa kali menyampaikan masukan itu kepada PTMB, tapi terkendala lagi dengan pendanaan. Makanya butuh investor,” ujarnya, Selasa 21 April 2026 di Gedung DPRD Balikpapan.

Ia menjelaskan, tingginya biaya desalinasi tidak hanya berasal dari pembangunan instalasi, tetapi juga kebutuhan energi besar untuk proses pengolahan air laut menjadi air bersih, serta biaya operasional dan distribusi jangka panjang. Hal ini membuat biaya produksi air jauh lebih tinggi dibandingkan sumber air baku konvensional.

Saat ini, tarif air bersih di Balikpapan berkisar Rp10.000 hingga Rp13.000 per meter kubik. Jika menggunakan sistem desalinasi, biaya produksi diperkirakan meningkat hingga sekitar Rp23.000 per meter kubik atau lebih.

“Kalau pakai desalinasi air laut bisa sampai 23, bahkan lebih. Nah, masyarakat bagaimana? Pasti ada reaksi,” katanya.

Menurutnya, kenaikan tarif air berpotensi menimbulkan penolakan masyarakat apabila tidak disertai skema subsidi atau penyesuaian tarif yang tepat. Dampak terbesar diperkirakan dirasakan oleh rumah tangga berpenghasilan rendah dan pelaku usaha kecil.

Di tengah keterbatasan tersebut, DPRD Balikpapan mendorong peningkatan layanan air bersih melalui penambahan sambungan rumah. Fauzi menyebut PTMB menargetkan 12 ribu SR pada 2026, meski realisasinya tetap bergantung pada ketersediaan air baku dan jaringan infrastruktur.

“PTMB bisa menargetkan tahun 2026 ini 12 ribu sambungan, itu harus diapresiasi. Tapi kalau tidak sampai juga karena kondisi air baku, ya harus dimaklumi,” ujarnya, Rabu (22/04/2026).

Ia menegaskan, keberhasilan penambahan sambungan rumah sangat ditentukan oleh ketersediaan air baku serta jaringan pipa induk yang mampu menjangkau wilayah pelayanan. “Selama ada pipa induk dan air bakunya tersedia, debitnya bagus, pasti dipasang,” katanya.

Fauzi mengakui, persoalan air baku masih menjadi tantangan utama, terutama akibat pertumbuhan penduduk, ekspansi permukiman, serta dampak pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang meningkatkan kebutuhan air di wilayah sekitar.

Selain itu, kendala pembebasan lahan dan pengelolaan daerah aliran sungai juga menjadi faktor yang memengaruhi ketersediaan suplai air baku.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, DPRD Balikpapan bersama pemangku kepentingan berencana melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat melalui Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), termasuk dengan Balai Wilayah Sungai (BWS), unit pelaksana di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang bertugas mengelola sumber daya air.

“Insya Allah bulan depan akan diagendakan pertemuan antara kami Komisi II, PTMB, didampingi DPR RI, dan semua pihak terkait, terutama BWS,” ungkapnya.

Ia berharap forum tersebut dapat menghasilkan solusi konkret dalam penguatan suplai air baku, termasuk optimalisasi distribusi air dari BWS yang selama ini menjadi salah satu sumber utama bagi Balikpapan.

“Yang dari BWS itu suplai ke Balikpapan harus terus dijaga dan ditingkatkan,” pungkasnya.

Sementara itu, sebagai alternatif yang lebih realistis dibandingkan desalinasi, DPRD Balikpapan mendorong pengembangan sumber air baku seperti Embung Aji Raden, dukungan pasokan dari kawasan IKN, serta pemanfaatan Hutan Lindung Sungai Wain yang masih dalam tahap kajian teknis.

Fauzi juga menyoroti keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Balikpapan yang berkisar Rp4 triliun. Ia menilai proyek desalinasi dengan kebutuhan anggaran hingga triliunan rupiah berpotensi menghambat program pembangunan lainnya.

“Kalau sampai triliunan, APBD kita kan sekitar 4 triliun saja. Kalau satu proyek triliunan, bisa menghambat yang lain,” jelasnya.

Berdasarkan berbagai pertimbangan tersebut, DPRD Balikpapan bersama pemangku kepentingan belum merekomendasikan desalinasi sebagai solusi jangka pendek maupun menengah, dan memilih fokus pada penguatan sumber air baku serta peningkatan layanan distribusi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan. []

Penulis: Desy Alfy Fauzia | Penyunting: Nursiah