Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
DPRD Balikpapan menilai pertumbuhan ekonomi dan capaian kinerja Pemkot belum sepenuhnya berdampak pada kesejahteraan masyarakat.
BALIKPAPAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan memberikan sejumlah catatan evaluatif terhadap kinerja Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), terutama terkait pertumbuhan ekonomi yang dinilai belum sepenuhnya berdampak pada kesejahteraan masyarakat.
Evaluasi tersebut disampaikan Anggota Komisi I DPRD Balikpapan, Muhammad Najib, menyusul pembahasan LKPJ Pemkot Balikpapan. Meski pertumbuhan ekonomi kota disebut mencapai sekitar 10,3 persen, DPRD Balikpapan menilai capaian tersebut belum berbanding lurus dengan manfaat yang dirasakan masyarakat.
“Kita melihat pembangunan kota ini lebih banyak ditopang oleh swasta. Pemerintah kota masih sebatas mempercantik. Ini yang menjadi catatan kita dalam LKPJ,” ujarnya, Rabu (22/04/2026) di kantornya.
Najib menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi tersebut tetap layak diapresiasi. Namun, ia menilai struktur pertumbuhan masih didominasi sektor swasta, sementara kontribusi Pemkot Balikpapan belum optimal dalam mendorong dampak langsung bagi masyarakat.
Dalam hasil evaluasi LKPJ, DPRD Balikpapan juga menyoroti belum optimalnya implementasi visi dan misi kepala daerah di tingkat organisasi perangkat daerah (OPD). Menurut Najib, capaian kinerja OPD masih cenderung berorientasi pada output, belum menyentuh outcome atau dampak nyata bagi masyarakat.
“Target kerja banyak yang tercapai, tapi dampaknya belum maksimal. Ke depan, orientasinya harus pada hasil yang benar-benar dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Selain itu, kebijakan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) turut menjadi perhatian dalam evaluasi tersebut. DPRD Balikpapan menilai biaya pengurusan yang masih relatif tinggi menjadi beban bagi masyarakat dan perlu dicarikan solusi oleh Pemkot Balikpapan.
“Ini juga jadi catatan penting. Harus ada kebijakan yang lebih berpihak kepada masyarakat, misalnya dengan kemudahan atau insentif,” katanya.
Sejumlah sektor pelayanan dasar juga masuk dalam rekomendasi DPRD Balikpapan, seperti kesehatan, pendidikan, dan penanganan stunting yang dinilai masih perlu ditingkatkan. Upaya pengendalian banjir diapresiasi, namun pengawasan terhadap proyek prioritas diminta lebih diperketat.
Permasalahan distribusi air bersih turut menjadi sorotan berulang dalam evaluasi tersebut. DPRD Balikpapan meminta Pemkot Balikpapan segera menghadirkan langkah konkret, termasuk alternatif penyediaan air bagi wilayah yang belum terlayani jaringan perpipaan.
“Keluhan ini hampir selalu muncul. Artinya, perlu ada solusi yang benar-benar tuntas,” pungkasnya.
DPRD Balikpapan juga mengingatkan bahwa posisi Balikpapan sebagai kota penyangga harus diiringi dengan kesiapan lapangan kerja. Tanpa hal tersebut, pertumbuhan ekonomi berpotensi memunculkan persoalan baru seperti peningkatan angka pengangguran.
Melalui evaluasi ini, DPRD Balikpapan berharap LKPJ tidak sekadar menjadi agenda formal tahunan, melainkan mampu mendorong perbaikan nyata dalam pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. []
Penulis: Desy Alfy Fauzia | Penyunting: Nursiah
