DPRD Kaltim Serap Aspirasi Warga Soal Air Bersih dan Gratispol

SAMARINDA — Dalam masa reses sidang II Tahun 2025, Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Timur, Sapto Setyo Pramono, melaksanakan kegiatan serap aspirasi dengan turun langsung ke tengah masyarakat. Kali ini, kunjungannya dilakukan di Jalan Otto Iskandardinata, Kelurahan Sungai Dama, Kecamatan Samarinda Ilir, Kamis (03/07/2025), guna menanggapi keluhan serta masukan dari warga yang belum mendapatkan layanan publik secara optimal.

Sapto menyampaikan bahwa pertemuan itu menjadi momentum penting untuk mengetahui secara langsung persoalan yang dialami masyarakat. Ia mencatat sejumlah isu strategis yang disampaikan warga, seperti belum optimalnya program pengadaan seragam sekolah gratis, persoalan jaringan air bersih dan gas, serta stagnasi pembangunan rumah ibadah.

“Utamanya adalah tentang gratispol terkait seragam sekolah gratis, kemudian masalah tempat ibadah, air bersih sama jaringan gas alam,” ujar Sapto kepada wartawan usai dialog berlangsung.

Salah satu permasalahan yang mencuat ialah keterbatasan akses air bersih bagi sekitar 600 kepala keluarga di kawasan Sungai Dama. Menurut Sapto, kondisi ini tidak semestinya terjadi di kawasan yang masih berada dalam cakupan pusat kota. Oleh karena itu, ia menyatakan akan menjalin komunikasi dengan pihak Perumda Tirta Kencana untuk mencari solusi yang layak.

“Kami coba diskusikan dan tanyakan kenapa sampai sekarang PDAM tidak bisa naik ke atas padahal di sini kurang lebih sekitar 600 KK serta akan cari solusinya, untuk letaknya di kota Samarinda bukan di pinggiran Samarinda,” kata Sapto.

Selain itu, ia menanggapi permohonan bantuan untuk kelanjutan pembangunan masjid di Jalan Damai yang hingga kini belum rampung. Ia mendorong pihak yayasan pengelola segera mengajukan proposal yang diperlukan agar pemerintah provinsi dapat memberikan dukungan sesuai mekanisme yang berlaku.

“Nanti yayasan penuhi persyaratannya dan Pemprov akan bantu bukan hanya di Samarinda, tapi seluruh Provinsi Kaltim untuk sarana ibadah serta tidak hanya muslim saja, semuanya dibantu,” tutur Sapto.

Isu lain yang turut menjadi sorotan ialah masih adanya praktik penjualan seragam sekolah di beberapa SMA/SMK, yang dinilai bertentangan dengan semangat program gratispol dari Pemprov Kaltim. Ia pun akan meminta penjelasan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk memastikan transparansi kebijakan anggaran pendidikan.

“Saya akan mempertanyakan kepada kepala dinas bahwa sudah ada edaran dari Pemprov, tapi masih tetap ditarik dan miss-nya di mana? atau memang belum teranggarkan semua, karena provinsi melakukan pergeseran, tapi insyaallah kalau 2026 mungkin sudah tercover semuannya,” tutupnya.[] ADVERTORIAL

Penulis: Guntur Riyadi | Penyunting: Nursiah