Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
DPRD Banjarbaru menetapkan susunan AKD baru untuk memperkuat fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran sekaligus mempercepat pembahasan program prioritas daerah.
BANJARBARU – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Banjarbaru menetapkan susunan baru Alat Kelengkapan Dewan (AKD) sebagai langkah mengoptimalkan pelaksanaan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran setelah pergantian pimpinan DPRD. Penetapan tersebut diputuskan dalam rapat paripurna yang digelar di Graha Paripurna DPRD Banjarbaru, Selasa (7/7/2026).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Kota Banjarbaru Muhammad Syahrial dan dihadiri Wali Kota Banjarbaru Erna Lisa Halaby. Susunan AKD baru disepakati untuk memperkuat efektivitas kerja DPRD dalam menjalankan agenda prioritas daerah bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Banjarbaru.
“Pengumuman dan penetapan AKD yang baru sesuai hasil kesepakatan dan dilakukan untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran,” ujar Syahrial, sebagaimana diberitakan Antara, Selasa (07/07/2026).
Dalam susunan baru tersebut, Gusti Rizky Sukma Iskandar Putera dipercaya memimpin Komisi III yang membidangi infrastruktur dan pembangunan. Selain itu, ia juga menjadi anggota Badan Musyawarah (Banmus) serta menjabat Sekretaris Panitia Khusus (Pansus) III. Sementara itu, Ketua DPRD Muhammad Syahrial secara otomatis memimpin Badan Anggaran (Banggar) DPRD.
“Pembahasan di internal komisi terkait AKD sudah dilakukan dan Gusti Rizky terpilih menjadi Ketua Komisi III. Kami berharap Komisi III tetap solid dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pembangunan infrastruktur di Kota Banjarbaru,” ucap Syahrial.
Ia berharap susunan AKD yang baru dapat mempercepat pembahasan berbagai program prioritas daerah sehingga pelaksanaan fungsi DPRD semakin optimal.
“Harapan kami, terbentuknya susunan AKD baru, membuat anggota dewan di DPRD segera mengoptimalkan pembahasan berbagai program prioritas daerah bersama Pemerintah Kota Banjarbaru,” katanya.
Wali Kota Banjarbaru Erna Lisa Halaby menilai sinergi antara eksekutif dan legislatif menjadi faktor penting dalam mendukung pembangunan daerah.
“Harapan kami, kemitraan dan sinergitas semakin erat karena apa yang kita lakukan demi kepentingan masyarakat dan kemajuan kota yang hasilnya dapat dinikmati masyarakat secara keseluruhan,” kata Lisa. []
Redaksi08
