Israel Lawan Balik PBB, Hubungan dengan Sekjen Resmi Diputus

Israel menghentikan komunikasi dengan Sekretaris Jenderal PBB setelah negaranya dimasukkan ke dalam daftar hitam terkait dugaan kekerasan seksual di zona konflik.

JAKARTA – Pemerintah Israel memutuskan menghentikan hubungan dengan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Antonio Guterres, setelah negaranya dimasukkan ke dalam daftar hitam PBB terkait dugaan kekerasan seksual di zona konflik. Keputusan tersebut menandai meningkatnya ketegangan antara Israel dan pimpinan organisasi internasional itu.

Sikap penghentian komunikasi disampaikan oleh Duta Besar Israel untuk PBB, Danny Danon. Menurutnya, pemerintah Israel tidak lagi menjalin kontak dengan Guterres sebagai bentuk protes terhadap laporan tahunan yang diterbitkan PBB.

“Kami sudah selesai dengan sekretaris jenderal ini,” kata Danny, sebagaimana dilansir AFP, Minggu (31/05/2026).

Pencantuman Israel dalam daftar hitam tersebut disebut terkait dugaan keterlibatan dalam kekerasan seksual di wilayah konflik. Namun, Israel menolak keras temuan yang termuat dalam laporan tahunan Sekjen PBB tersebut.

“Keputusan untuk memasukkan Israel ke dalam daftar hitam dan menuduh kami menggunakan kekerasan seksual sebagai senjata perang adalah keputusan yang keterlaluan,” kata dia.

Danny juga menuding pimpinan PBB telah menyebarkan informasi yang dianggap merugikan negaranya.

“Sekretaris Jenderal dan timnya terus menyebarkan kebohongan terhadap Israel. Menempatkan kami dan teroris Hamas dalam daftar yang sama, itu tidak dapat diterima,” imbuhnya.

Penolakan serupa disampaikan Kementerian Luar Negeri Israel. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Israel, Oren Marmorstein, menyebut keputusan PBB tersebut sebagai langkah yang tidak dapat dibenarkan dan sarat kepentingan politik.

“Langkah tersebut merupakan bukti lebih lanjut dari sifat sebenarnya PBB: organisasi yang dipolitisasi dan korup yang telah meninggalkan prinsip-prinsip pendiriannya dan secara sistematis menargetkan Israel sebagai misi utamanya,” kata Oren Marmorstein.

Pemerintah Israel menegaskan tidak akan melakukan komunikasi dengan kantor Sekjen PBB selama Antonio Guterres masih menjabat. Keputusan tersebut berpotensi memperdalam ketegangan diplomatik antara Israel dan PBB di tengah sorotan internasional terhadap konflik yang berlangsung di kawasan Timur Tengah. []

Redaksi1