Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
Polda Kaltim menyiapkan 1.700 personel gabungan dan pendekatan humanis untuk mengamankan aksi unjuk rasa 21 April 2026 di dua titik utama Samarinda.
SAMARINDA – Kepolisian Daerah Kalimantan Timur (Polda Kaltim) menyatakan kesiapan penuh dalam mengamankan rencana aksi unjuk rasa yang dijadwalkan berlangsung pada 21 April 2026 di dua titik utama di Samarinda. Sebanyak 1.700 personel gabungan disiagakan dengan pendekatan pengamanan humanis guna memastikan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap kondusif.
Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Kaltim, Endar Priantoro, mengatakan pihaknya telah melakukan berbagai langkah strategis, termasuk koordinasi lintas elemen masyarakat, menjelang aksi tersebut. “Aksi 21, saya perlu menyampaikan bahwa hari ini baru selesai kami melakukan silaturahmi dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, di antaranya dari MUI, Muhammadiyah, PBNU, Dewan Masjid, dan tokoh masyarakat lainnya,” ujarnya di Kepolisian Resor Kota Samarinda (Polresta Samarinda), Jumat (17/04/2026).
Menurut Endar, hasil pertemuan tersebut menghasilkan komitmen bersama untuk menjaga stabilitas keamanan di Kaltim. Dukungan dari berbagai organisasi, seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Muhammadiyah, dan Nahdlatul Ulama melalui Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), menjadi penguat pelaksanaan pengamanan di lapangan. “Kami mendapat dukungan atas nantinya tugas-tugas kami di lapangan dalam segala hal termasuk nanti pada tanggal 21 April yang akan datang,” ucapnya.
Ia menegaskan, kepolisian tetap menghormati hak masyarakat dalam menyampaikan aspirasi, namun menekankan pentingnya menjaga hak masyarakat lain agar aktivitas publik tidak terganggu. Kapolda juga mengingatkan peserta aksi agar tidak mudah terprovokasi oleh pihak yang berpotensi menunggangi aksi.
Dalam pengamanan, Polda Kaltim mengedepankan pendekatan humanis dengan strategi pre-emptive (pencegahan dini) dan preventif. “Paradigma kami dalam pengamanan adalah mengedepankan pendekatan humanis, pre-emptive dan preventif, sedangkan upaya represif tidak akan dilakukan sepanjang tidak ada gangguan ketertiban,” ucapnya.
Endar menyebutkan, sekitar 1.700 personel telah disiapkan, didukung Tentara Nasional Indonesia (TNI), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), tenaga kesehatan, pemadam kebakaran, dan unsur terkait lainnya. Aksi unjuk rasa direncanakan berlangsung di dua lokasi, yakni Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Timur (DPRD Kaltim) dan Kantor Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim. “Sesuai pemberitaan yang kita terima bahwa aksi akan dilakukan di dua titik, yaitu di DPRD Provinsi Kalimantan Timur dan di Kantor Gubernur Kalimantan Timur,” katanya.
Kapolda menegaskan kesiapan aparat dalam memfasilitasi penyampaian aspirasi masyarakat sesuai mekanisme yang berlaku. “Tentunya tugas kita adalah membantu agar aspirasi itu sampai kepada objeknya, baik ke DPRD maupun ke Gubernur melalui perwakilan,” ucapnya.
Ia juga mengimbau penanggung jawab aksi untuk terus berkoordinasi dengan aparat guna menjaga situasi tetap aman. “Untuk penanggung jawab unjuk rasa agar tetap komunikasi dengan kita sehingga kita bisa saling menjaga dan mengantisipasi,” ujarnya.
Selain itu, masyarakat diimbau bijak menggunakan media sosial dan tidak mudah terpengaruh informasi yang belum terverifikasi. Polda Kaltim juga mengerahkan patroli siber untuk memantau potensi pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (Information and Electronic Transactions Law). “Terkait pelanggaran ITE kami memiliki tim patroli siber yang akan menilai apakah ada pelanggaran atau tidak,” pungkasnya. []
Penulis: Yus Rizal Zulfikar | Penyunting: Nursiah
