Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
Kenaikan harga BBM nonsubsidi memaksa Pemkab Kotim melakukan efisiensi belanja dan penyesuaian program pembangunan tanpa mengganggu pelayanan publik.
KOTAWARINGIN TIMUR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotawaringin Timur (Kotim) mulai mengetatkan belanja daerah dan menyesuaikan ulang perencanaan pembangunan menyusul lonjakan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi yang berdampak langsung pada struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Langkah penyesuaian ini ditempuh sebagai respons atas meningkatnya biaya operasional serta kenaikan harga barang dan jasa akibat beban distribusi yang kian tinggi. Kondisi tersebut memaksa Pemkab Kotim melakukan kalibrasi ulang terhadap program-program pembangunan agar tetap berjalan sesuai kemampuan fiskal daerah.
Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kotim Umar Kaderi menyampaikan bahwa perubahan harga energi berdampak langsung terhadap proyeksi anggaran yang sebelumnya telah disusun.
“Perencanaan pembangunan daerah otomatis akan menyesuaikan dengan kenaikan harga yang terjadi saat ini,” ujar Umar Kaderi, Senin (20/04/2026), sebagaimana dilansir Kaltengpos, Senin (20/04/2026).
Ia menjelaskan, pagu anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya kini perlu ditinjau ulang karena tidak lagi mencerminkan kondisi riil di lapangan. Penyesuaian dinilai penting agar program pembangunan tidak terhenti akibat kekurangan pendanaan.
“Pagu anggaran yang sudah kita susun sebelumnya akan mengikuti kondisi sekarang, sehingga perlu dilakukan penyesuaian,” terangnya.
Sebagai bagian dari strategi pengendalian anggaran, Pemkab Kotim mulai menerapkan kebijakan efisiensi belanja, salah satunya melalui pembatasan perjalanan dinas Aparatur Sipil Negara (ASN). Kebijakan ini diambil karena komponen biaya perjalanan dinas sangat dipengaruhi oleh fluktuasi harga BBM.
“Perjalanan dinas pasti kita kurangi. Ini bagian dari efisiensi sekaligus dampak dari kenaikan harga BBM,” tegasnya.
Kebijakan efisiensi tersebut telah disampaikan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Kotim. Meskipun penyampaiannya masih bersifat lisan, seluruh perangkat daerah diminta memiliki komitmen yang sama dalam menekan pengeluaran anggaran.
“Sudah kita sampaikan kepada OPD, walaupun belum tertulis. Namun prinsipnya, pengeluaran akan kita tekan,” imbuhnya.
Di tengah upaya penghematan tersebut, Pemkab Kotim memastikan pelayanan publik tetap menjadi prioritas utama. Pemerintah daerah menegaskan bahwa efisiensi anggaran tidak boleh berdampak pada kualitas layanan kepada masyarakat.
“Efisiensi tetap kita lakukan, tapi pelayanan kepada masyarakat tidak boleh terganggu,” pungkasnya. []
Redaksi
