Kongres AS Soroti Biaya Perang Iran, Menhan Didesak Jelaskan

Partai Demokrat mempertanyakan legalitas dan biaya besar operasi militer AS terhadap Iran dalam sidang Kongres.

WASHINGTON – Menteri Pertahanan Amerika Serikat (AS) Pete Hegseth menghadapi tekanan politik di Kongres setelah anggota Partai Demokrat mempertanyakan legalitas dan biaya besar operasi militer terhadap Iran yang disebut telah mencapai USD25 miliar atau sekitar Rp434 triliun.

Sorotan tersebut muncul dalam sidang Komite Angkatan Bersenjata Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) AS pada Rabu (29/04/2026), yang juga membahas usulan anggaran pertahanan tahun 2027. Dalam forum itu, Partai Demokrat menggugat keputusan pemerintah yang dinilai menjalankan operasi militer tanpa persetujuan Kongres.

Sidang tersebut menjadi penampilan pertama Hegseth di hadapan Kongres sejak pemerintahan Presiden AS Donald Trump memulai konflik dengan Iran. Selain mempertanyakan dasar hukum, anggota legislatif juga menyoroti besarnya beban anggaran yang ditanggung negara akibat operasi tersebut.

Data dari Departemen Pertahanan AS (Pentagon) yang disampaikan dalam sidang menyebutkan total biaya perang telah mencapai USD25 miliar. Angka ini memicu kekhawatiran terkait keberlanjutan fiskal, terlebih pemerintah juga mengusulkan kenaikan anggaran pertahanan hingga USD1,5 triliun untuk tahun 2027.

Dalam sidang yang berlangsung intens, Partai Demokrat menekankan pentingnya pengawasan Kongres terhadap kebijakan militer, terutama yang berdampak besar pada keuangan negara dan stabilitas geopolitik. Mereka menilai keputusan sepihak tanpa persetujuan legislatif berpotensi melanggar prinsip checks and balances dalam sistem pemerintahan AS.

Situasi ini menunjukkan meningkatnya ketegangan politik domestik di tengah konflik eksternal yang masih berlangsung. Ke depan, perdebatan mengenai legitimasi operasi militer dan arah kebijakan anggaran pertahanan diperkirakan akan terus menjadi agenda utama di Kongres AS. []

Redaksi1