Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
DPRD Kukar meminta Pemkab mengarahkan APBD 2027 untuk memperkuat sektor pertanian dan pariwisata guna mengurangi ketergantungan pada tambang di tengah pembangunan IKN.
KUTAI KARTANEGARA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Kartanegara (Kukar) mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar mengubah arah kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2027 dengan memprioritaskan sektor pertanian dan pariwisata di tengah masifnya pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), guna mengurangi ketergantungan terhadap sektor tambang.
Desakan tersebut disampaikan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027 yang digelar di Ruang Serbaguna Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kukar, Senin (20/04/2026).
Wakil Ketua I DPRD Kukar, Abdul Rasid, menegaskan bahwa arah pembangunan daerah harus mengalami perubahan signifikan dengan mengedepankan sektor produktif yang berkelanjutan.
“Fokus utama pembangunan tahun 2027 harus bergeser. Kita tidak bisa terus-menerus berharap pada batu bara. Konektivitas wilayah kita pacu bukan hanya untuk mobilisasi orang, tapi untuk memperlancar logistik hasil tani dan kunjungan wisatawan,” tegas Abdul Rasid.
Ia menjelaskan, desakan tersebut merupakan bagian dari penyaluran aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui kegiatan reses DPRD Kukar sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 78 Ayat (2).
Menurutnya, euforia status Kukar sebagai daerah penyangga IKN tidak boleh mengaburkan kebutuhan riil masyarakat, terutama dalam penguatan sektor pertanian dan pariwisata sebagai fondasi ekonomi daerah.
Abdul Rasid menilai, ketergantungan terhadap sektor pertambangan berpotensi menjadi hambatan bagi pembangunan jangka panjang apabila tidak segera diimbangi dengan diversifikasi ekonomi.
“Kita harus memastikan anggaran 2027 benar-benar menyentuh perut petani dan kantong pelaku wisata lokal. Ini momentum Kukar untuk bangkit sebagai lumbung pangan, bukan sekadar halaman belakang IKN,” pungkasnya.
Ia menambahkan bahwa program prioritas pada tahun 2027 akan difokuskan pada peningkatan konektivitas, khususnya pembangunan jalan usaha tani serta pengembangan destinasi wisata berbasis sungai dan budaya.
Melalui forum Musrenbang RKPD tersebut, DPRD Kukar menegaskan komitmennya untuk mengawal alokasi anggaran agar lebih berpihak pada sektor produktif dan berkelanjutan guna mendukung kemandirian ekonomi daerah di era IKN. []
Penulis: Anggi Triomi | Penyunting: Nursiah
