Realisasi investasi Kutim pada 2025 mencapai Rp20,007 triliun, tetapi pemerintah daerah memperkirakan nilainya masih dapat bertambah karena sebagian kegiatan usaha belum dilaporkan melalui LKPM.
KUTAI TIMUR – Realisasi investasi di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) sepanjang 2025 mencapai Rp20,007 triliun atau sekitar 160 persen dari target Rp12,5 triliun. Meski menempatkan Kutim sebagai daerah dengan nilai investasi terbesar kedua di Kalimantan Timur (Kaltim), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutim menilai angka tersebut belum mencerminkan keseluruhan investasi karena masih ada pelaku usaha yang belum melaporkan kegiatan penanaman modalnya.
Data investasi itu berasal dari Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang disampaikan pelaku usaha. Pemkab Kutim kini mendorong peningkatan kepatuhan pelaporan agar perkembangan investasi, kebutuhan pendampingan, dan dampaknya terhadap perekonomian daerah dapat dipetakan secara lebih akurat.
Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman mengatakan optimalisasi pelaporan menjadi kunci untuk memperoleh data investasi yang lebih lengkap. Hal itu disampaikannya seusai membuka Sosialisasi LKPM di Hotel Royal Victoria, Sangatta, Senin (20/07/2026).
“Kata kuncinya tadi LKPM ini, laporan kegiatan. Kalau mereka lebih maksimal lagi melaporkan kegiatan investasi itu, maka kita punya data yang lebih akurat lagi. 20 triliun itulah data yang memang sudah terlapor. Mungkin masih ada lagi yang belum terlapor,” ujar Ardiansyah usai membuka Sosialisasi Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM), di Hotel Royal Victoria Sangatta, Senin, (20/07/2026).
Untuk meningkatkan kepatuhan pelaku usaha, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kutim akan menyiapkan aplikasi yang lebih mudah diakses. Upaya tersebut akan disertai pendampingan teknis serta penyesuaian regulasi yang berkaitan dengan pelaporan investasi.
Pada 2026, pemerintah pusat menetapkan target investasi Kutim sebesar Rp18,427 triliun. Hingga triwulan pertama, realisasinya telah mencapai Rp3,18 triliun atau sekitar 17,28 persen dari target tahunan.
Kepala Dinas (Kadis) DPMPTSP Kutim Novian Prananta optimistis target tersebut dapat dicapai. Menurut dia, sejumlah perusahaan telah merealisasikan investasi dalam nilai signifikan, tetapi belum dapat dimasukkan ke laporan resmi triwulan kedua karena belum ada penyampaian data dari perusahaan bersangkutan.
“Insyaallah sepertinya tercapai target 18 sekian triliun. Kami akan terus mendampingi pelaku-pelaku usaha ini untuk melaporkan kegiatan mereka secara aktif,” kata Novian.
Pendampingan pelaporan dilakukan melalui sosialisasi kepada pelaku usaha. Kegiatan yang telah digelar menjangkau sekitar 40 pelaku usaha dan akan dilanjutkan dengan agenda serupa bagi sekitar 40 pelaku usaha lainnya.
Potensi tambahan investasi juga berasal dari Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK). Menurut Novian, dua perusahaan yang disebut dengan inisial PSI dan PNI telah beroperasi di kawasan tersebut.
PSI disebut bergerak di bidang bulking station, sedangkan PNI menjalankan kegiatan logistik. Nilai investasi kedua perusahaan itu diperkirakan mencapai lebih dari Rp10 triliun, tetapi belum dijelaskan apakah keseluruhan nilainya telah masuk dalam realisasi investasi yang tercatat.
Selain investasi yang telah berjalan, terdapat calon investor yang sedang menjajaki pembangunan fasilitas pengolahan batu bara di KEK MBTK. Proyek senilai lebih dari Rp25 triliun tersebut direncanakan mengolah batu bara berkalori rendah melalui proses gasifikasi.
“Ini sekarang lagi masa penjajakan. Mereka masih mencoba, nanti janjinya akan ke lapangan dulu melihat situasi dan kondisi yang ada,” kata Novian.
Karena masih dalam tahap penjajakan, rencana investasi tersebut belum dimasukkan dalam target maupun realisasi investasi resmi. Calon investor masih dijadwalkan meninjau kondisi lapangan sebelum mengambil keputusan lebih lanjut.
Pemkab Kutim juga berupaya memperluas sumber investasi agar tidak hanya bertumpu pada sektor batu bara dan kelapa sawit. Komoditas perkebunan seperti kakao dan karet mulai didorong untuk kembali dikembangkan sesuai permintaan pasar dan kemampuan produksi masyarakat.
Ardiansyah mengatakan permintaan biji kakao dari Jawa Barat mencapai sekitar tujuh ton dan Kutim masih memiliki kemampuan untuk memenuhi tambahan permintaan.
“Kita masih mampu untuk mengirim biji coklat lagi. Sekarang kita dorong lagi yang lain, kemudian ada keinginan lagi kita untuk mengembalikan peluang kepada karet,” ujarnya.
Sektor perikanan laut turut dinilai memiliki peluang investasi yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Pengembangan sektor tersebut membutuhkan fasilitas pengolahan ikan, kapal penangkap yang memadai, serta dukungan modal dalam skala besar.
Peningkatan kepatuhan pelaporan LKPM diharapkan tidak hanya memperbaiki akurasi nilai investasi, tetapi juga membantu Pemkab Kutim mengukur penyerapan tenaga kerja, persebaran proyek, dan dampaknya terhadap masyarakat. Diversifikasi investasi juga diperlukan agar pertumbuhan ekonomi daerah tidak bergantung pada komoditas ekstraktif dan mampu memberikan manfaat yang lebih berkelanjutan. []
Penulis: Butsainah Yusri | Penyunting: Nursiah
Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan