TEGUCIGALPA – Laporan investigasi yang dirilis pada Rabu (29/04/2026) mengungkap dugaan keterlibatan aktor politik internasional dalam dinamika politik Honduras, menyusul mencuatnya kembali nama mantan Presiden Juan Orlando Hernández dalam peta kekuasaan nasional. Investigasi tersebut menyoroti kemungkinan adanya upaya terstruktur untuk menghidupkan kembali pengaruh politik Hernández pascavonisnya di Amerika Serikat.
Laporan yang disusun melalui kolaborasi investigasi Hondurasgate dan media Spanyol Canal RED itu menyebut adanya dugaan operasi politik dan finansial yang melibatkan sejumlah pihak, termasuk Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Hernández sendiri sebelumnya divonis 45 tahun penjara oleh Pengadilan Amerika Serikat pada Juni 2024 atas kasus perdagangan senjata dan narkotika.
Dalam temuan investigasi tersebut, terdapat rekaman percakapan berbasis aplikasi pesan yang diduga memperlihatkan komunikasi antara Hernández dan sejumlah pejabat Honduras, termasuk Presiden saat ini Nasry Asfura. Rekaman itu juga memuat klaim adanya dukungan eksternal yang melibatkan Amerika Serikat serta aliran pendanaan yang dikaitkan dengan Israel, sebagaimana diwartakan Sumber Berita, Kamis, (30/04/2026).
Dalam salah satu rekaman yang dipublikasikan, Hernández terdengar menyebut peran Netanyahu dalam proses yang ia sebut sebagai pemulihan posisinya. “Perdana Menteri Israel akan mendukung kami. Kami sangat berterima kasih kepadanya karena mereka memiliki peran besar dalam transmisi saya,” katanya dalam rekaman yang dipublikasikan, dikutip dari Anadolu Agency.
Perkembangan politik tersebut semakin menjadi sorotan setelah Donald Trump diketahui memberikan pengampunan kepada Hernández pada Desember 2025, hanya sehari setelah pemilu Honduras yang dimenangkan Nasry Asfura dari Partai Nasional. Keputusan itu menuai kritik karena terjadi di tengah kontroversi hasil pemilu dan dugaan ketidakteraturan proses elektoral.
Selain itu, dalam percakapan lain yang turut diungkap dalam laporan, Hernández disebut mengisyaratkan rencana kembali mencalonkan diri pada pemilu 2030 dengan dukungan jaringan politik dan ekonomi yang sama. Ia juga menyinggung keterlibatan Trump dalam sejumlah kesepakatan yang sedang dibangun.
Investigasi tersebut juga menyoroti rencana jangka panjang yang diduga menjadikan Honduras sebagai pusat investasi strategis, termasuk pengembangan zona perdagangan bebas, pembangunan bandara internasional, serta proyek jalur kereta antarsamudra yang melibatkan perusahaan asing.
Jika temuan ini terbukti, para analis menilai hal tersebut dapat memicu perdebatan serius mengenai batas pengaruh asing dalam politik Honduras serta potensi dampaknya terhadap kedaulatan dan stabilitas negara di kawasan Amerika Tengah tersebut. []
Redaksi1
Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan