Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) berkomitmen untuk mempercepat pembangunan di daerah ini dengan memanfaatkan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.
Langkah ini dilakukan melalui rapat koordinasi (Rakor) yang membahas percepatan pembangunan dengan sumber dana APBN, serta dilanjutkan dengan penandatanganan surat pernyataan. Kegiatan tersebut bertujuan memastikan bahwa anggaran yang diterima dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien.
Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Muhammad Syarifuddin, menekankan pentingnya koordinasi dan pengawasan yang ketat dalam pengelolaan dana APBN, baik itu Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, DAK Non Fisik, maupun Dana Dekonsentrasi atau Tugas Pembantuan.
Menurutnya, koordinasi yang baik dan pengawasan yang intensif sangat diperlukan untuk memastikan bahwa proyek pembangunan yang didanai melalui APBN dapat terlaksana dengan optimal.
“Saat anggaran sudah diterima, kami berharap proses pelaksanaan bisa segera dimulai. Mengingat perekonomian yang tidak menentu, keterlambatan dalam pelaksanaan APBN dapat berdampak pada pelaksanaan APBD kita,” kata Syarifuddin di Banjarbaru, Selasa (04/02/2025).
Ia juga mengingatkan pentingnya ketepatan waktu dalam pengelolaan dana tersebut agar pembangunan tidak terhambat.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalsel, Syafriadi, yang menjadi pembicara utama dalam rapat koordinasi tersebut, mengusulkan pentingnya penetapan indikator untuk memantau efektivitas penggunaan DAK Fisik dan Dana Dekonsentrasi.
Penetapan indikator ini diharapkan dapat mempermudah pemantauan dan evaluasi terhadap penggunaan dana pembangunan.
“Mungkin kita bisa tetapkan indikator agar kita bisa memantau apakah DAK Fisik atau Dana Dekonsentrasi serta DP berjalan dengan baik,” ujarnya.
Syafriadi juga berharap seluruh pihak terkait dapat segera melaksanakan pemetaan, percepatan, dan pemenuhan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pencairan dana APBN, sesuai dengan rencana yang telah disusun.
Langkah ini menunjukkan keseriusan Pemprov Kalsel dalam memastikan bahwa pembangunan infrastruktur dan program prioritas dapat berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah di tahun 2025. []
Redaksi03
