Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
Kekosongan dokter di Puskesmas Tabang akibat pensiun dan regulasi pusat membuat layanan kesehatan warga hulu Kukar bergantung pada telekonsultasi dan tenaga non-dokter.
KUTAI KARTANEGARA – Layanan kesehatan di wilayah hulu Kecamatan Tabang, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), kini berada dalam kondisi krisis setelah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Tabang resmi tanpa dokter tetap. Kekosongan tenaga medis ini terjadi akibat pensiunnya dokter sebelumnya, ditambah keterbatasan regulasi pusat yang menghambat pemerintah daerah merekrut tenaga kesehatan baru.
Kepala Bidang (Kabid) Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kukar, Waode Nuraida, saat dikonfirmasi Kamis (16/04/2026), membenarkan kondisi tersebut. “Memang dokter yang ada sebelumnya sudah memasuki masa purna tugas atau pensiun, sehingga terjadi kekosongan di sana. Kami paham ini kondisi yang tidak ideal bagi pelayanan kesehatan masyarakat,” ujar Waode.
Kecamatan Tabang merupakan wilayah terpencil di Kukar dengan akses yang hanya dapat ditempuh melalui jalur sungai selama berjam-jam dari Tenggarong. Keterbatasan infrastruktur dan jaringan telekomunikasi menjadi kendala utama rendahnya minat tenaga medis untuk bertugas di kawasan tersebut.
“Situasi geografis sangat mempengaruhi rendahnya minat tenaga medis untuk bertugas di Tabang. Ini bukan hanya soal fasilitas, tapi juga soal aksesibilitas dan konektivitas,” imbuhnya.
Di sisi lain, Dinkes Kukar menghadapi hambatan regulasi pemerintah pusat yang melarang perekrutan tenaga kesehatan non-Aparatur Sipil Negara (ASN) atau tenaga honorer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kondisi ini membuat pemerintah daerah tidak leluasa mengisi kekosongan tenaga dokter.
“Kami terhambat regulasi. Sekarang sudah tidak boleh lagi ada tenaga honor daerah, sehingga opsi pengadaan tenaga lewat jalur APBD menjadi sangat terbatas, bahkan bisa dibilang tertutup,” tegas Waode.
Sebagai solusi jangka panjang, Dinkes Kukar telah mengusulkan penempatan tenaga medis melalui program Nusantara Sehat yang berada di bawah Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Program ini menyasar daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan (DTPK). Namun hingga pertengahan April 2026, usulan tersebut belum mendapatkan respons resmi dari pemerintah pusat.
“Kami sudah mengusulkan melalui program Nusantara Sehat, tetapi sampai sekarang statusnya masih menunggu. Kami terus berkoordinasi agar usulan ini segera mendapat respons positif,” katanya.
Sementara itu, untuk menjaga keberlangsungan layanan, Puskesmas Tabang saat ini mengandalkan tenaga perawat dan bidan, serta dukungan sistem telekonsultasi dengan dokter dari Puskesmas Ritan Baru. Pasien tetap dapat diperiksa melalui pengukuran tanda vital oleh tenaga kesehatan, kemudian hasilnya dikirim secara daring untuk mendapatkan diagnosis dan resep dari dokter jarak jauh.
Dinkes Kukar juga mulai menjajaki kerja sama dengan perusahaan di sekitar wilayah Tabang melalui skema Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) atau Corporate Social Responsibility (CSR), guna mendukung penyediaan tenaga dokter maupun peningkatan fasilitas kesehatan.
“Kami sedang menjajaki dukungan CSR. Kami harap perusahaan bisa membantu, entah itu dalam bentuk insentif tambahan bagi dokter yang bersedia ditempatkan, atau perbaikan sarana pendukung di Puskesmas,” jelas Waode.
Meski tanpa dokter tetap, Dinkes Kukar memastikan ketersediaan obat-obatan esensial di Puskesmas Tabang masih dalam kondisi aman. Pemerintah daerah juga meminta masyarakat tetap bersabar sembari menunggu solusi permanen.
“Kami mohon masyarakat Tabang bersabar. Ketersediaan logistik obat dipastikan aman. Kami di Dinkes Kukar tidak akan berhenti berupaya sampai ada dokter yang bertugas menetap di sana,” pungkasnya.
Kondisi ini mencerminkan tantangan serius dalam pemerataan tenaga kesehatan di wilayah pedalaman, khususnya di Kukar, yang hingga kini masih bergantung pada kebijakan pusat dan keterbatasan akses geografis. []
Penulis: Anggi Triomi | Penyunting: Nursiah
