Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
UKW PWI Kalsel Angkatan XXIII memperkuat kompetensi wartawan agar mampu menghasilkan informasi yang akurat, berimbang, dan bertanggung jawab di tengah derasnya arus informasi digital.
BANJARMASIN – Derasnya arus informasi digital membuat kemampuan wartawan melakukan verifikasi, menjaga etika, dan menyajikan berita yang dapat dipertanggungjawabkan semakin dibutuhkan. Kondisi itu menjadi perhatian dalam Uji Kompetensi Wartawan (UKW) Angkatan XXIII yang digelar Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kalimantan Selatan (Kalsel) di Banjarmasin, Kamis (01/10/2026).
Sebanyak 30 wartawan mengikuti UKW tersebut dengan dukungan Bank Indonesia Perwakilan Kalsel. Kegiatan mengusung tema “Wartawan Kompeten, Ekonomi Kuat, Banua Sejahtera” dan diarahkan untuk memperkuat kemampuan profesional wartawan dalam menghadapi perubahan pola produksi serta penyebaran informasi.
Gubernur Kalsel Muhidin melalui Asisten III Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Kalsel, Dinansyah, mengatakan perkembangan teknologi membuat informasi dapat beredar sangat cepat. Di sisi lain, masyarakat harus menghadapi banyak informasi yang belum tentu memiliki dasar dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Pers memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat dan pembangunan daerah. Oleh karena itu, kualitas informasi menjadi sangat penting. Wartawan tidak hanya dituntut mampu menyampaikan berita dengan cepat, tetapi juga harus memastikan informasi yang disampaikan benar, berimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya sebagaimana diberitakan MC Kalsel, Kamis, (01/10/2026).
Menurut Dinansyah, kemampuan jurnalistik tidak berhenti pada keterampilan menulis. Wartawan juga dituntut memahami kode etik, melakukan verifikasi terhadap informasi, serta mempertimbangkan tanggung jawab sosial sebelum sebuah informasi disampaikan kepada publik.
“Wartawan yang kompeten tidak cukup hanya memiliki kemampuan menulis karya jurnalistik, tetapi juga harus memahami kode etik, mampu melakukan verifikasi, serta memiliki tanggung jawab sosial dalam setiap informasi yang disampaikan kepada publik,” jelasnya.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalsel juga melihat pers sebagai mitra dalam membangun komunikasi dengan masyarakat. Pemberitaan yang objektif, termasuk kritik dan masukan, dinilai dapat membantu pemerintah menyampaikan sekaligus mengevaluasi pelaksanaan program pembangunan.
“Pemerintah membutuhkan kritik, masukan, dan pemberitaan yang objektif agar berbagai program pembangunan dapat diketahui sekaligus dievaluasi bersama,” katanya.
Sementara itu, Ketua PWI Kalsel Zainal Helmie mengatakan pelaksanaan UKW menjadi bagian dari upaya organisasi meningkatkan kompetensi wartawan di daerah. Hingga angkatan XXIII, PWI Kalsel telah membantu meluluskan dan mensertifikasi lebih dari 500 wartawan yang memiliki sertifikasi dari Dewan Pers.
“Dari 23 kali pelaksanaan ini, kami sudah meluluskan sertifikasi lebih dari 500 wartawan yang memiliki sertifikasi dari Dewan Pers. Ini menunjukkan bahwa minat teman-teman wartawan untuk meningkatkan kompetensinya cukup tinggi,” ungkapnya.
Menurut Zainal, UKW di Kalsel masih akan dilanjutkan. PWI Kalsel merencanakan pelaksanaan UKW berikutnya pada akhir Oktober dan November 2026 untuk merespons tingginya minat wartawan mengikuti uji kompetensi.
Ia juga mengatakan pelaksanaan UKW selama ini tidak membebankan biaya kepada peserta karena mendapat dukungan dari berbagai pihak.
“Selama 23 kali, UKW ini selalu gratis. Karena terus terang, cukup mahal untuk menggelar uji kompetensi wartawan tanpa didukung oleh stakeholder atau pihak ketiga yang bermitra,” ujarnya.
Dukungan terhadap peningkatan kapasitas wartawan turut disampaikan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalsel yang diwakili Kepala Divisi Implementasi Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Daerah (KEKDA), Mualam Noor. Menurut dia, sertifikasi bukan menjadi satu-satunya tujuan UKW karena peningkatan mutu karya jurnalistik juga menjadi hal yang penting.
“Yang kami harapkan bukan hanya sertifikat atau sertifikasi saja, tetapi apa yang Bapak dan Ibu kerjakan dapat merefleksikan apa yang diinginkan pemerintah daerah maupun Bank Indonesia, sehingga kegiatan yang dilakukan dapat tersampaikan kepada masyarakat secara luas,” tuturnya.
Mualam menilai wartawan memiliki peran strategis dalam membantu pemerintah dan Bank Indonesia meningkatkan literasi masyarakat, khususnya dalam memilah informasi yang berkualitas dan bermanfaat.
“Teman-teman wartawan inilah yang nanti akan membantu kami mengedukasi masyarakat dan meningkatkan literasi masyarakat, terkait mana tulisan yang bagus, mana yang berbobot dan bisa membantu masyarakat mengambil keputusan yang tepat,” katanya.
Selain mendukung UKW, Bank Indonesia juga menyiapkan kompetisi karya jurnalistik yang akan melibatkan peserta dari berbagai wilayah di Kalimantan. Kompetisi tersebut menjadi ruang lanjutan bagi wartawan untuk menerapkan kemampuan yang diperoleh sekaligus menghasilkan karya jurnalistik yang informatif dan berbobot.
Rangkaian UKW Angkatan XXIII diharapkan tidak berhenti pada pencapaian sertifikasi, tetapi berlanjut pada peningkatan kualitas karya jurnalistik. Penguatan kompetensi tersebut menjadi salah satu modal untuk menjaga masyarakat memperoleh informasi yang akurat, berimbang, dan bertanggung jawab di tengah cepatnya perkembangan ekosistem digital. []
Redaksi 03
