Pemkab HSU mengajak ulama dan tokoh masyarakat berperan aktif mengawal kebijakan demi memastikan pembangunan daerah selaras dengan kepentingan masyarakat. HULU SUNGAI UTARA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Hulu Sungai Utara (HSU) membuka ruang partisipasi publik dengan melibatkan alim ulama dan tokoh masyarakat dalam mengawal arah kebijakan daerah, sebagai upaya memastikan program …
Read More »
Mendagri menilai kekompakan Forkopimda menjadi faktor kunci dalam menyelesaikan berbagai persoalan di daerah. ACEH – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menekankan pentingnya kekompakan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) sebagai kunci utama dalam menyelesaikan berbagai persoalan di daerah, saat memberikan arahan kepada para kepala daerah, Senin (20/4/2026). Pesan tersebut …
Read More »
Bupati Kukar menegaskan efisiensi anggaran tidak akan berdampak pada P3K, bahkan masa kontrak diperpanjang hingga lima tahun. KUTAI KARTANEGARA – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Aulia Rahman Basri menegaskan tidak ada rencana pengurangan maupun pemberhentian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) di tengah kebijakan rasionalisasi anggaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar tahun …
Read More »
DPRD Kaltim menilai pembentukan TGUPP harus memiliki dasar hukum, fungsi jelas, dan tidak menimbulkan tumpang tindih maupun polemik di masyarakat. SAMARINDA – Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Selamat Ari Wibowo, menyoroti pembentukan Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) oleh Gubernur Kaltim. Ia menegaskan, …
Read More »
Pemkab Kobar memperkuat penertiban warung remang dan peredaran miras dengan pendekatan hukum serta keterlibatan masyarakat. KOTAWARINGIN BARAT – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotawaringin Barat (Kobar) menegaskan komitmen penertiban aktivitas warung remang, karaoke ilegal, dan peredaran minuman keras (miras) yang dinilai berpotensi mengganggu ketertiban dan merusak moral masyarakat. Wakil Bupati (Wabup) Kobar …
Read More »
DPRD Kaltim menilai jumlah anggota TAGUPP terlalu besar dan berpotensi membebani anggaran di tengah keterbatasan fiskal. SAMARINDA – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Ananda Emira Moeis meminta evaluasi terhadap pembentukan Tim Ahli Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TAGUPP) karena dinilai terlalu gemuk di tengah keterbatasan …
Read More »
Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan