DPRD Kukar menilai kebijakan TPP yang memaksa tenaga kesehatan memilih sumber penghasilan berdampak pada kesejahteraan dan layanan kesehatan di daerah. KUTAI KARTANEGARA – Kebijakan yang mewajibkan tenaga kesehatan memilih antara Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) atau jasa pelayanan menuai sorotan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kutai Kartanegara …
Read More »
Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan