Tag Archives: MK

Harus Hati-Hati Implementasikan Putusan MK 65

PARLEMENTARIA KALTIM – Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Rusman Yaqub meminta agar pemberian izin dan penggunaan fasilitas pendidikan sebagai ajang kampanye politik harus menggunakan prinsip kehati-hatian. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor  65/PUU-XXI/2023  (Putusan MK 65) yang menguji Undang Undang …

Read More »
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com