Tag Archives: UU PPRT

Pengesahan UU PPRT menjadi langkah strategis negara dalam melindungi pekerja domestik sekaligus mendorong pemerintah daerah menyusun regulasi turunan. SAMARINDA – Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna ke-17 Masa Persidangan IV Tahun …

Meski memberi dasar hukum baru, implementasi UU PPRT dinilai menjadi tantangan utama dalam melindungi pekerja domestik. JAKARTA – Pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) dinilai belum sepenuhnya menjamin perlindungan menyeluruh bagi pekerja rumah tangga (PRT), meski menjadi tonggak penting setelah penantian lebih dari dua dekade. Regulasi yang …

Pengesahan UU PPRT oleh DPR RI menjadi tonggak perlindungan hukum bagi pekerja rumah tangga setelah penantian selama 22 tahun. JAKARTA – Setelah penantian selama lebih dari dua dekade, Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) akhirnya mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) menjadi undang-undang dalam …

Pemerintah menyerahkan DIM RUU PPRT ke DPR RI sebagai langkah mempercepat pembahasan regulasi perlindungan pekerja rumah tangga. JAKARTA – Pemerintah mempercepat proses pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) dengan menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Senin (20/04/2026), sebagai langkah konkret …

UU PPRT mewajibkan hubungan kerja antara pekerja rumah tangga dan pemberi kerja didasarkan pada kesepakatan dan perjanjian resmi. JAKARTA – Pengesahan Undang-Undang (UU) Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menandai perubahan mendasar dalam relasi kerja sektor domestik, dengan menempatkan kesepakatan dan perjanjian sebagai dasar hukum hubungan …

UU PPRT menetapkan standar perlindungan pekerja rumah tangga, mulai dari upah, waktu kerja, hingga hak cuti. JAKARTA – Pemerintah bersama legislatif akhirnya menetapkan regulasi yang secara tegas mengatur perlindungan dan hak pekerja rumah tangga (PRT), termasuk kepastian upah, pengaturan waktu kerja, serta hak cuti dalam hubungan kerja dengan pemberi kerja. …