Trump Ingin Kuasai Selat Hormuz, Iran: Jangan Gertak Terus

Klaim Donald Trump untuk menjadikan Selat Hormuz sebagai wilayah Amerika Serikat mendapat bantahan dan sindiran keras dari parlemen Iran.

WASHINGTON DC – Klaim Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengenai rencana menjadikan Selat Hormuz sebagai wilayah AS memicu respons keras dari parlemen Iran. Kepala Komisi Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri parlemen Iran, Ebrahim Azizi, menilai Trump semestinya lebih mengkhawatirkan keselamatannya daripada terus mengeluarkan pernyataan mengenai jalur pelayaran strategis tersebut.

Azizi menyampaikan sindiran itu setelah Trump menyatakan akan mendeklarasikan Selat Hormuz sebagai wilayah AS jika Washington memenangkan perang melawan Iran. Pernyataan Azizi sebagaimana dilansir Al-Jazeera, Minggu (16/8/2026), disampaikan melalui unggahan di X.

“Presiden AS seharusnya mengkhawatirkan keamanannya sendiri daripada gertakannya yang tak berujung mengenai Selat Hormuz; sebelum dia akhirnya bersembunyi di dalam truk makanan,” kata Azizi dalam unggahan terbarunya di X.

Sindiran tersebut merujuk pada laporan media AS yang menyebut Trump pernah menggunakan truk katering untuk berpindah dari Air Force One menuju pesawat pemerintah yang lebih kecil ketika menghadiri KTT NATO di Ankara bulan lalu. Langkah itu dilaporkan dilakukan di tengah kekhawatiran terhadap kemungkinan serangan Iran.

Pernyataan Azizi muncul setelah Trump kembali menegaskan klaim mengenai kendali AS atas Selat Hormuz. Trump bahkan mengatakan akan segera menetapkan jalur perairan tersebut sebagai wilayah AS setelah Iran dikalahkan.

“Setelah kita selesai mengalahkan Iran, yang sedang mengalami kekalahan telak, saya akan segera mendeklarasikan Selat Hormuz sebagai wilayah Amerika Serikat,” tegas Trump saat berbicara dalam kunjungan ke Akademi Kepolisian Nassau County yang baru di Garden City, New York, pada Jumat (14/8).

Trump juga menyatakan blokade AS terhadap Selat Hormuz akan tetap berlangsung. Ia menegaskan tidak semua kapal dapat melintasi jalur strategis tersebut tanpa persetujuan Washington.

“tidak ada kapal yang bisa melintasi kecuali jika kita mengizinkannya”.

Pernyataan tersebut bertolak belakang dengan posisi Teheran yang selama ini menegaskan bahwa Selat Hormuz berada dalam pengawasan Iran. Upaya diplomatik untuk membahas pembukaan kembali jalur pelayaran strategis itu juga disebut belum menghasilkan kesepakatan konkret.

Para pejabat Iran menegaskan Selat Hormuz tidak akan dibuka kembali selama AS mempertahankan intervensinya di kawasan, termasuk melalui blokade laut. Teheran juga menuduh Washington tidak memenuhi ketentuan dalam nota kesepahaman yang sebelumnya disepakati kedua negara.

Klaim Trump mengenai “kendali penuh” atas Selat Hormuz sebelumnya juga mendapat bantahan dari juru bicara komando terpadu militer Iran, Markas Besar Pusat Khatam al-Anbiya, Ibrahim Zolfaqari.

“Tidak ada satu pun kapal yang diizinkan melintasi Selat Hormuz tanpa izin dan pengawasan Iran,” tegasnya.

Perselisihan tersebut menunjukkan bahwa Selat Hormuz tetap menjadi salah satu titik utama dalam ketegangan AS-Iran. Perbedaan klaim mengenai siapa yang memiliki kewenangan atas jalur pelayaran itu berpotensi terus menjadi hambatan bagi upaya diplomasi untuk meredakan konflik di kawasan. []

Redaksi1