Utang Rp36,8 Miliar Jerat RSUD Berau, Publik Desak Bupati Bertindak Tegas

Utang Rp36,8 miliar di RSUD dr Abdul Rivai memicu tekanan publik dan menempatkan keputusan strategis di tangan Bupati Berau.

BERAU – Tekanan publik terhadap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau menguat menyusul membengkaknya utang Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Abdul Rivai hingga Rp36,8 miliar, yang kini dinilai menjadi ujian serius bagi kepemimpinan dan tata kelola layanan kesehatan daerah. Sorotan ini tidak hanya tertuju pada manajemen rumah sakit, tetapi juga pada kewenangan kepala daerah dalam mengambil langkah strategis penyelamatan.

Kondisi tersebut mendorong masyarakat mempertanyakan efektivitas pengawasan dan arah kebijakan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang selama ini memberikan otonomi pengelolaan keuangan kepada rumah sakit. Meski demikian, Dewan Pengawas (Dewas) RSUD dr Abdul Rivai menegaskan telah menjalankan fungsi kontrol secara berkala melalui rapat dan rekomendasi tertulis.

Anggota Dewas, Lamlay Sarie, menegaskan bahwa ruang gerak pengawasan memiliki batas, terutama dalam hal intervensi teknis dan kebijakan manajerial. “Apalagi kalau soal kinerja pimpinan, yang bisa mengambil keputusan adalah kepala daerah,” tegasnya. Ia menambahkan, kewenangan untuk mengevaluasi hingga mencopot direksi sepenuhnya berada pada Bupati Berau sebagai pemegang otoritas tertinggi di daerah, sebagaimana diberitakan Sumber Berita, Senin (20/04/2026).

Persoalan semakin kompleks karena utang besar tersebut muncul di tengah masih adanya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa). Ketidakseimbangan ini dinilai sebagai indikasi lemahnya manajemen anggaran dan perencanaan keuangan. Dewas juga mengakui adanya faktor eksternal yang turut memengaruhi, seperti fluktuasi klaim dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan serta tingginya biaya operasional medis.

Meski menghadapi tekanan dari berbagai pihak, Dewas menegaskan bahwa tanggung jawab pembenahan tetap berada di tangan manajemen rumah sakit. Peran Dewas sebatas memberikan catatan strategis dan peringatan agar kondisi tidak semakin memburuk.

Kini, keputusan krusial berada di tangan Bupati Berau, apakah akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap jajaran pimpinan atau mempertahankan struktur yang ada. Langkah tersebut dinilai akan menentukan arah pemulihan keuangan sekaligus kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat Berau ke depan. []

Redaksi