Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
Pemkab PPU menyalurkan BLT Kemiskinan Daerah 2026 kepada 405 KPM sebagai upaya mengurangi beban pengeluaran warga miskin dan rentan miskin.
PENAJAM PASER UTARA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara (PPU) menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Kemiskinan Daerah 2026 kepada 405 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Bantuan sebesar Rp1.620.000 per penerima itu diserahkan secara simbolis oleh Bupati PPU Mudyat Noor di Kantor Bankaltimtara Cabang Penajam, Selasa (02/06/2026).
Penyaluran BLT Kemiskinan Daerah tersebut dilakukan melalui Bankaltimtara Cabang Penajam sebagai pihak penyalur. Kegiatan itu turut dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda) PPU Tohar, para asisten, staf ahli bupati, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), jajaran Bankaltimtara Cabang Penajam, serta sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab PPU.
Bupati PPU Mudyat Noor mengatakan, program tersebut merupakan bentuk komitmen Pemkab PPU dalam mendukung Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia (RI) terkait optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem.
“Pemerintah Daerah terus berupaya menjalankan berbagai strategi penanggulangan kemiskinan, baik melalui pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat maupun penurunan kantong-kantong kemiskinan,” kata Mudyat Noor.
Ia menjelaskan, sejak 2023 Pemkab PPU melalui Dinas Sosial (Dinsos) PPU telah menjalankan sejumlah program bantuan sosial. Program itu meliputi BLT Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PPKE), BLT Kemiskinan Daerah, bantuan permakanan bagi masyarakat telantar, hingga bantuan alat bantu bagi penyandang disabilitas.
Pada 2026, Pemkab PPU kembali menyalurkan BLT Kemiskinan Daerah kepada masyarakat miskin dan rentan miskin yang belum menerima bantuan sosial dari Kementerian Sosial (Kemensos) RI maupun BLT Dana Desa.
Sebanyak 405 KPM menerima bantuan sebesar Rp270 ribu per bulan. Bantuan tersebut disalurkan sekaligus untuk enam bulan pada tahap pertama, yakni periode Januari hingga Juni 2026. Dengan demikian, setiap penerima memperoleh bantuan sebesar Rp1.620.000.
“Melalui bantuan ini diharapkan masyarakat dapat terbantu memenuhi kebutuhan pokoknya dan lebih fokus meningkatkan taraf hidup sehingga dapat terhindar dari kemiskinan ekstrem,” harapnya.
Sementara itu, Kepala Dinas (Kadis) Sosial PPU Ainie menjelaskan, penyaluran bantuan tersebut merupakan bagian dari strategi pengurangan beban pengeluaran masyarakat sesuai arahan Presiden RI.
Ia menyebutkan, sebelumnya terdapat 743 usulan keluarga penerima dari desa dan kelurahan se-PPU. Setelah melalui proses evaluasi dan reevaluasi menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), ditetapkan sebanyak 407 KPM sebagai penerima bantuan.
“Namun setelah penetapan terdapat dua KPM meninggal dunia dengan KK tunggal, sehingga jumlah penerima yang disalurkan menjadi 405 KPM,” jelas Ainie.
Adapun rincian penerima bantuan terdiri atas Kecamatan Penajam sebanyak 274 KPM, Kecamatan Waru 36 KPM, Kecamatan Sepaku 54 KPM, dan Kecamatan Babulu 41 KPM.
Ainie menambahkan, sebanyak 191 KPM telah memiliki rekening Bankaltimtara. Sementara itu, 214 KPM lainnya dibuatkan rekening baru secara serentak di kantor cabang dan kantor cabang pembantu Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara (BPD Kaltim Kaltara) di empat kecamatan.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan di PPU menunjukkan tren penurunan. Pada 2023, angka kemiskinan tercatat sebesar 6,97 persen atau 11.190 jiwa. Angka itu turun menjadi 6,69 persen pada 2024 dan kembali turun menjadi 5,78 persen atau 9.340 jiwa pada 2025. Pemkab PPU berharap penyaluran bantuan ini dapat memperkuat upaya pengurangan beban ekonomi masyarakat sekaligus mendorong percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di daerah. []
Penulis: Subur Priono | Penyunting: Nursiah
