Pemprov Kaltim Fokus Inflasi Pangan dan Pemenuhan Rumah Masyarakat Miskin

SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menegaskan kesiapan menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok sekaligus memastikan masyarakat berpenghasilan rendah memperoleh rumah layak huni. Hal ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi dan Program 3 Juta Rumah yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada Senin (25/08/2025).

Rakor dipimpin Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Thohir, yang menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Menurut Tomsi, koordinasi yang baik menjadi kunci untuk mengawal ketersediaan pangan sekaligus menjaga keterjangkauannya bagi masyarakat. “Daerah tidak boleh lengah. Komoditas penyumbang inflasi seperti beras, cabai, dan bawang harus terus dipantau,” tegasnya.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti, menyampaikan data terbaru mengenai dinamika harga pangan. Pada minggu ketiga Agustus 2025, 14 provinsi mengalami kenaikan harga, 23 provinsi tercatat turun, sementara satu provinsi stabil. Komoditas yang paling memengaruhi inflasi tetap cabai merah, bawang merah, dan beras. Khusus untuk Kalimantan Timur, Kabupaten Mahakam Ulu menjadi sorotan karena kenaikan harga beras, minyak goreng, dan gula pasir. Meski demikian, stok pangan di wilayah ini dipastikan aman.

Perwakilan Perum Bulog, Rini Andrida, menegaskan cadangan beras nasional masih terkendali. Hingga Agustus, realisasi pengadaan gabah mencapai 3,9 juta ton atau setara 2,8 juta ton beras. “Untuk stabilisasi harga (SPHP), penyaluran berjalan rutin rata-rata 3 ribu sampai 5 ribu ton per hari,” ujarnya.

Selain inflasi, rakor juga membahas percepatan program 3 juta rumah. Dirjen Perumahan Kementerian PUPR, Imran, menekankan peran penting pemerintah daerah, mulai dari penyediaan lahan, percepatan perizinan, hingga pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). “Pemda wajib hadir agar rumah layak dan terjangkau benar-benar bisa dinikmati masyarakat,” jelasnya.

Pemprov Kaltim melalui perwakilannya menyatakan siap menindaklanjuti arahan tersebut. Kepala Diskominfo Kaltim, HM Faisal, menegaskan integrasi kedua program ini penting untuk kesejahteraan masyarakat. “Harga yang terjangkau dan rumah yang bisa dimiliki adalah dua kebutuhan dasar. Pemerintah hadir untuk menjawab keduanya,” ujarnya.

Dengan langkah ini, Pemprov Kaltim optimistis mampu mengawal program nasional sekaligus menjaga kestabilan ekonomi daerah. Inflasi terkendali, stok pangan aman, dan masyarakat berpenghasilan rendah semakin dekat untuk memiliki rumah layak. Program ini menjadi bukti nyata kehadiran pemerintah dalam menjawab kebutuhan ekonomi sekaligus sosial masyarakat.[]

Admin05