Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
Jumlah penerima bantuan pangan di Paser meningkat hampir 90 persen pada 2026, dengan alokasi beras dan minyak goreng yang juga meningkat signifikan.
PASER – Perusahaan Umum (Perum) Bulog Kantor Cabang Paser mencatat lonjakan signifikan jumlah penerima bantuan pangan pada 2026, mencapai 22.913 penerima atau meningkat hampir 90 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Hal itu disampaikan Kepala Perum Bulog Kantor Cabang Paser Mukhlis dalam kegiatan sosialisasi penyaluran bantuan pangan berupa beras dan minyak goreng periode Februari–Maret 2026 yang digelar di Aula Rimbawan, Selasa (31/03/2026).
“Pada tahun 2025, tercatat 11.831 penerima, sementara di tahun 2026 jumlahnya melonjak hampir 90% menjadi 22.913 penerima”, ujar Mukhlis.
Seiring peningkatan jumlah penerima, alokasi bantuan juga mengalami kenaikan. Bulog mencatat alokasi beras meningkat dari 236 ton pada 2025 menjadi 458 ton pada 2026. Sementara minyak goreng naik dari 47.000 liter menjadi lebih dari 91.000 liter.
Mukhlis menjelaskan, setiap penerima bantuan memperoleh dua karung beras masing-masing 10 kilogram serta minyak goreng sebanyak empat liter untuk alokasi dua bulan.
“Jumlah beras dan minyak di setiap penerima itu sama, yaitu 2 karung beras 10 KG dan 4 liter minyak. Bantuan ini dialokasikan untuk 2 bulan, yaitu februari dan Maret”, imbuhnya.
Ia menambahkan, seluruh bantuan beras yang disalurkan pada 2026 menggunakan 100 persen beras lokal yang berasal dari petani di Paser. Skema ini menjadikan Paser sebagai daerah yang memanfaatkan sirkulasi beras lokal dari petani ke masyarakat.
Selain itu, data penerima bantuan diperoleh dari Kementerian Sosial (Kemensos) sebagai dasar penyaluran bantuan kepada masyarakat.
Sementara itu, Bupati Paser yang diwakili Staf Ahli Bidang Pemerintahan Aminuddin menekankan pentingnya kejelasan sosialisasi serta kesepakatan dalam penyaluran bantuan guna menghindari perbedaan penentuan penerima.
“Data sosial seringkali memiliki jeda waktu, sehingga kadang-kadang data yang diterima tidak sesuai dengan kondisi terkini, seperti penerima manfaat yang sudah meninggal. Pengalaman sebelumnya menunjukkan adanya pembagian bantuan yang tidak merata atau tidak tepat sasaran. Oleh karena itu, koordinasi antara Perum Bulog dan Dinas Sosial sangat diperlukan untuk mengatasi masalah data yang tidak akurat”, pungkasnya.
Ia menambahkan, koordinasi antara Perum Bulog dan Dinas Sosial (Dinsos) perlu diperkuat agar bantuan dapat tersalurkan secara tepat sasaran dan merata.
Program bantuan pangan ini diharapkan dapat terus berjalan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya dalam meringankan beban ekonomi keluarga serta menjaga ketahanan pangan daerah. []
Penulis: Wiwik Rahmawati | Penyunting: Nursiah
