WFH di Bulungan Tak Sekadar Aturan, Efisiensi Diukur dari Tagihan

Pemkab Bulungan mengukur efektivitas kebijakan WFH ASN melalui perbandingan tagihan listrik, air, dan penggunaan kendaraan dinas sebagai indikator efisiensi anggaran.

BULUNGAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan, Kalimantan Utara (Kaltara), mulai menguji efektivitas kebijakan work from home (WFH) dengan pendekatan berbasis data, yakni memantau tagihan listrik dan air sebagai indikator utama efisiensi anggaran daerah.

Kebijakan WFH yang diterapkan setiap hari Jumat bagi aparatur sipil negara (ASN) tidak hanya bertujuan mengatur pola kerja, tetapi juga diarahkan untuk menekan pengeluaran operasional pemerintah secara terukur dan akuntabel.

Bupati Bulungan Syarwani menegaskan bahwa evaluasi kebijakan tersebut dilakukan dengan membandingkan data tagihan sebelum dan sesudah WFH diberlakukan. “Alat ukurnya bisa kita lihat secara jelas, misalnya rekening listrik dan air yang menjadi kewajiban Pemkab Bulungan kepada PLN maupun PDAM. Saya minta data terhitung mulai Januari sampai Maret, supaya bisa jadi pembanding saat kita membayar tagihan bulan April nanti,” ujarnya, sebagaimana dilansir Harian Rakyat Kaltara, Senin (06/04/2026).

Untuk memastikan akurasi evaluasi, Syarwani telah menugaskan para asisten di lingkungan Pemkab Bulungan untuk menghimpun dan menganalisis data pengeluaran sesuai bidang masing-masing. Hasil analisis tersebut nantinya akan dilaporkan sebagai dasar penilaian keberhasilan kebijakan WFH.

Selain konsumsi listrik dan air, efisiensi penggunaan kendaraan dinas juga menjadi fokus pemantauan. Pemerintah daerah menilai penggunaan bahan bakar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perlu diawasi agar selaras dengan kebijakan penghematan.

“Selain listrik dan air, penggunaan kendaraan dinas juga masuk dalam radar pemantauan efisiensi,” jelasnya.

Syarwani juga menegaskan pengaturan kendaraan dinas di lingkungan pemerintah daerah. “Kalau ada yang melihat satu dinas memiliki lebih dari satu kendaraan, itu adalah kendaraan operasional kantor. Bukan kendaraan pribadi pimpinan. Kepala perangkat daerah hanya memegang satu mobil dinas,” tegasnya.

Melalui langkah ini, Pemkab Bulungan berupaya memastikan kebijakan WFH tidak hanya bersifat administratif, tetapi mampu memberikan dampak nyata terhadap efisiensi belanja daerah.

Ia pun mengajak seluruh jajaran untuk bersama-sama mengawal implementasi kebijakan tersebut agar tujuan penghematan dapat tercapai secara optimal dan berkelanjutan.

Dengan pendekatan berbasis data, kebijakan WFH di Bulungan diharapkan menjadi model pengelolaan pemerintahan yang lebih hemat, transparan, dan akuntabel dalam penggunaan anggaran publik. []

Redaksi