Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
Pemkot Pontianak mengalokasikan Rp4,6 miliar untuk memperbaiki ratusan rumah dan sanitasi guna meningkatkan kesehatan lingkungan serta kesejahteraan warga.
PONTIANAK – Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak menargetkan peningkatan kualitas kesehatan lingkungan warga melalui program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan sanitasi pada 2026, dengan alokasi anggaran mencapai Rp4,6 miliar yang menyasar ratusan rumah dan fasilitas WC.
Wali Kota (Wako) Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, menyatakan intervensi ini tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga sebagai strategi memperbaiki derajat kesehatan masyarakat sekaligus menekan angka kemiskinan. “Tahun ini kita menganggarkan sekitar Rp4,6 miliar. Total ada 217 unit rumah yang kita bantu dengan nilai Rp30 juta per rumah. Selain itu, kita juga melaksanakan perbaikan WC untuk masyarakat yang belum memiliki sanitasi yang layak,” ujarnya saat sosialisasi penerima bantuan di Aula Kantor Terpadu Sutoyo, Senin (21/04/2026).
Menurutnya, kualitas hunian memiliki korelasi langsung terhadap produktivitas dan kesejahteraan keluarga. “Kita berharap dengan rumah yang lebih layak, masyarakat bisa lebih fokus bekerja, membesarkan anak, dan menatap masa depan dengan lebih baik. Yang paling penting adalah kesehatan,” tuturnya sebagaimana dilansir Sonora, Senin (21/04/2026).
Wako Pontianak juga menyoroti tantangan lingkungan tropis dengan tingkat kelembapan tinggi yang berpotensi memicu penyakit jika tidak ditunjang ventilasi memadai. “Lingkungan kita ini kelembapannya bisa 70 sampai 80 persen. Kalau rumah tidak punya ventilasi yang baik, mudah berjamur dan menjadi sumber penyakit. Itu yang kita ingin perbaiki,” katanya.
Selain perbaikan hunian, Pemkot Pontianak menaruh perhatian serius pada aspek sanitasi dan akses air bersih. “Air sumur kita belum layak minum tanpa diolah, sementara air parit dan sungai sudah banyak tercemar. Karena itu, kita dorong masyarakat untuk punya WC yang sehat dan menjaga kebersihan lingkungan,” tambahnya.
Pelaksanaan program dilakukan melalui pendekatan partisipatif dengan mengedepankan gotong royong masyarakat. Warga dilibatkan langsung dalam proses pembangunan, sementara pemerintah memberikan pendampingan teknis melalui perangkat daerah terkait. “Pengerjaannya kita dorong secara gotong royong. Warga sendiri yang mengerjakan, dan kalau ada kekurangan bisa ditambah secara swadaya,” jelasnya.
Kepala Dinas (Kadis) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota (PRKP) Pontianak, Derry Gunawan, mengungkapkan adanya peningkatan nilai bantuan per unit rumah dari Rp20 juta menjadi Rp30 juta guna menyesuaikan harga material. “Ini karena harga bahan bangunan meningkat dan kita ingin kualitas rumah yang dibangun lebih layak huni,” ujarnya.
Ia menjelaskan, melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pontianak dialokasikan bantuan untuk 252 unit, yang terdiri dari 117 RTLH dan 135 unit perbaikan WC. Jumlah tersebut meningkat signifikan setelah mendapat dukungan pemerintah pusat hingga mendekati 500 unit penerima manfaat. “Kalau digabungkan dengan bantuan dari pusat, totalnya sekitar 500-an unit yang ditangani tahun ini,” jelasnya.
Derry menegaskan bahwa skema pembangunan berbasis swadaya menjadi prinsip utama, tanpa keterlibatan kontraktor, dengan porsi anggaran lebih besar dialokasikan untuk material bangunan. “Untuk upah tukang hanya sekitar 10 persen. Jadi kita harapkan ada partisipasi dari pemilik rumah dan lingkungan sekitar,” katanya.
Meski demikian, ia mengakui terdapat sejumlah tantangan dalam implementasi, terutama terkait legalitas lahan dan ekspektasi masyarakat terhadap bentuk bantuan. “Syarat utama harus memiliki alas hak tanah yang jelas. Selain itu, ada juga warga yang berharap rumah dibangun total, padahal anggaran terbatas. Ini yang terus kita edukasikan,” tutupnya. []
Redaksi
