DPR Tekankan Perempuan Harus Masuk Ruang Kebijakan Nasional

JAKARTA – Peringatan Hari Kartini dinilai tidak lagi cukup dimaknai sebagai agenda seremonial tahunan, melainkan momentum untuk memperkuat keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan di tingkat strategis, termasuk kebijakan publik dan kepemimpinan nasional.

Anggota Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Lisda Hendrajoni menekankan bahwa perjuangan emansipasi perempuan kini telah memasuki tahap yang lebih konkret, yakni memastikan keterwakilan perempuan benar-benar hadir dalam struktur kekuasaan dan ruang kebijakan negara.

Ia menyebut, tantangan kesetaraan gender saat ini tidak lagi berhenti pada pengakuan formal, tetapi pada sejauh mana perempuan diberi ruang untuk menentukan arah kebijakan pembangunan. Lisda Hendrajoni menegaskan pandangannya terkait hal tersebut. “Perjuangan perempuan hari ini bukan lagi sekadar soal simbolik kesetaraan, tetapi bagaimana memastikan perempuan hadir di ruang kebijakan, di meja pengambilan keputusan, dan dalam kepemimpinan bangsa,” kata Lisda, Selasa, 21 April 2026.

Menurut Lisda, peningkatan partisipasi perempuan dalam posisi strategis menjadi indikator penting dalam mengukur keberhasilan pembangunan inklusif di Indonesia. Ia menilai masih terdapat kesenjangan keterwakilan perempuan di berbagai sektor, terutama pada level pengambil kebijakan.

Lebih jauh, Lisda menilai momentum Hari Kartini harus menjadi pengingat bagi seluruh pemangku kepentingan untuk memperluas akses, kesempatan, serta afirmasi terhadap perempuan agar dapat berperan lebih aktif dalam pembangunan nasional.

Dengan demikian, peringatan Hari Kartini diharapkan tidak hanya menjadi simbol penghormatan terhadap sejarah perjuangan perempuan, tetapi juga dorongan nyata untuk memperkuat peran perempuan dalam kepemimpinan dan kebijakan publik di masa mendatang. []

Redaksi1