Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
Pemprov Kalsel menilai hasil riset bangunan berkelanjutan berpotensi menjadi dasar kebijakan penyediaan rumah layak huni dan pembangunan ramah lingkungan di kawasan lahan basah.
BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) membuka peluang pemanfaatan hasil riset bangunan berkelanjutan sebagai rujukan dalam penyediaan rumah layak huni di wilayah lahan basah. Kajian tersebut dinilai berpotensi mendukung penyelesaian kawasan kumuh sekaligus memperkuat pembangunan yang ramah lingkungan.
Hal itu disampaikan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Kalsel, Galuh Tantri Narindra, saat menghadiri simposium yang diselenggarakan Universitas Lambung Mangkurat (ULM) bersama sejumlah mitra di Banjarmasin, Selasa (07/07/2026). Simposium tersebut memaparkan berbagai hasil penelitian mengenai sustainable buildings atau bangunan berkelanjutan yang disesuaikan dengan karakteristik wilayah lahan basah di Kalsel.
“Berbagai riset yang dipaparkan memberikan gambaran bagaimana teknologi dapat menghadirkan hunian yang nyaman, aman secara struktur, serta tetap sesuai dengan kondisi geografis Kalimantan Selatan dengan biaya yang lebih terjangkau,” ujarnya, sebagaimana diwartakan Media Center Kalsel, Rabu (08/07/2026).
Menurut Tantri, hasil penelitian tersebut diharapkan tidak berhenti sebagai kajian akademis, tetapi dapat diimplementasikan untuk mendukung penyediaan rumah layak huni, terutama bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah.
Ia mengatakan Pemprov Kalsel terus mendorong setiap kebijakan pembangunan berlandaskan hasil riset dan kajian ilmiah. Upaya tersebut juga sejalan dengan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang menargetkan penanganan kawasan kumuh dan peningkatan ketersediaan hunian layak.
“Saat ini melalui RPJMD, pemerintah berupaya menyelesaikan kawasan kumuh sekaligus meningkatkan penyediaan rumah layak huni. Hasil penelitian seperti ini akan kami pelajari untuk melihat kemungkinan dukungan pemerintah dalam penerapannya,” katanya.
Selain mendukung inovasi pembangunan, Tantri menilai penerapan teknologi konstruksi di kawasan lahan basah harus tetap memperhatikan aspek kelestarian lingkungan. Menurutnya, rekayasa konstruksi yang tepat diperlukan agar pembangunan berlangsung aman tanpa mengurangi fungsi ekologis kawasan.
Ia juga menegaskan bahwa inovasi teknologi harus dibarengi dengan penegakan hukum atau law enforcement dalam pengelolaan kawasan lahan basah agar pembangunan berlangsung secara berkelanjutan.
“Pemerintah harus tegas dalam menentukan kawasan yang dapat maupun tidak dapat dibangun demi menjaga keseimbangan lingkungan dan keberlanjutan pembangunan di Kalimantan Selatan,” pungkasnya. []
Redaksi08
