Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kalbar Dinilai Tak Relevan dengan Kebutuhan Warga

PONTIANAK – KEBIJAKAN pembangunan jalan di Kalimantan Barat kembali menuai sorotan. Anggaran yang lebih banyak difokuskan pada wilayah perkotaan dianggap mengabaikan kebutuhan masyarakat di daerah pedalaman dan perbatasan yang masih menghadapi kondisi jalan yang rusak parah.

Dalam acara Dialog Lintas Pontianak Pagi yang diselenggarakan oleh RRI Pontianak pada Jumat (03/01/2025), anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Barat, Suyanto Tanjung, mengkritik perencanaan pembangunan jalan yang dinilai lebih mementingkan target statistik ketimbang kebutuhan riil masyarakat.

Suyanto mengungkapkan kekhawatirannya terhadap kebijakan pemerintah yang cenderung memperbaiki jalan-jalan yang sudah dalam kondisi baik untuk meningkatkan angka indeks infrastruktur. Sementara itu, jalan-jalan yang rusak parah di daerah-daerah terpencil, menurutnya, seringkali terlupakan.

“Banyak jalan yang sebenarnya sudah dalam kondisi baik justru mendapatkan perbaikan tambahan, sementara jalan-jalan yang rusak di daerah terpencil kerap diabaikan,” ungkap Suyanto dengan nada prihatin.

Pernyataan tersebut mencerminkan ketidakseimbangan dalam alokasi anggaran yang seharusnya lebih memprioritaskan perbaikan jalan di daerah yang membutuhkan.

Suyanto juga menekankan pentingnya memberi prioritas terhadap perbaikan jalan di wilayah perbatasan dan pedalaman Kalimantan Barat, meskipun anggaran yang tersedia terbatas. Menurutnya, perbaikan jalan di daerah-daerah ini tidak hanya akan memperbaiki aksesibilitas, tetapi juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Ia menambahkan, pembangunan infrastruktur jalan di daerah perbatasan lebih dari sekadar kebutuhan fisik, melainkan merupakan strategi pembangunan yang dapat memperkuat konektivitas antardaerah serta kedaulatan negara.

“Jalan di perbatasan bukan hanya soal infrastruktur semata, tetapi juga bagian dari upaya memperkuat konektivitas dan kedaulatan negara. Tanpa jalan yang baik, sulit untuk mengembangkan daerah tersebut,” tegasnya.

Dengan adanya kritik ini, Suyanto berharap pemerintah dapat mempertimbangkan kembali kebijakan pembangunan jalan agar lebih adil dan memperhatikan kebutuhan masyarakat di seluruh wilayah Kalimantan Barat, khususnya daerah yang selama ini terabaikan. []

Redaksi03