KPU RI Hemat Anggaran, Pangkas Rp 900 Miliar untuk Efisiensi

JAKARTA – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Mochammad Afifuddin, mengungkapkan bahwa lembaganya turut menjalankan kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Afif, KPU RI mengalami pemangkasan anggaran yang cukup signifikan pada tahun ini, mencapai hampir Rp 900 miliar.

Afif menyampaikan hal tersebut saat memberikan keterangan pers di Kantor KPU RI, Jakarta, pada Senin (10/2/2025).

Ia menambahkan bahwa pengurangan anggaran tersebut berlaku untuk seluruh KPU di Indonesia, dan pihaknya kini tengah melakukan berbagai upaya untuk mengoptimalkan penggunaan fasilitas internal, terutama untuk kegiatan seremonial.

“Hampir 900 miliar untuk di KPU,” ujar Afif, sambil menegaskan bahwa meskipun terjadi pemangkasan, hal itu tidak akan mempengaruhi kelancaran penyelenggaraan pemilu dan Pilkada yang sedang berlangsung.

Afif juga menjelaskan bahwa dalam rangka efisiensi, KPU berusaha memusatkan seluruh kegiatan di kantor pusat, dengan prinsip efisiensi yang ketat.

“Kami upayakan seluruh kegiatan dilaksanakan di kantor KPU dengan prinsip efisiensi, dan saya kira teman-teman juga sudah menyesuaikan diri dengan hal tersebut,” tambahnya.

Meskipun adanya pengurangan anggaran, Afif menegaskan bahwa penyelenggaraan pemilu, termasuk Pilkada di beberapa daerah yang masih berlangsung akibat sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK), tidak akan terganggu.

KPU tetap menjalankan seluruh rangkaian kegiatan dengan skema yang telah disiapkan, memastikan aktivitas pemilu berjalan sesuai jadwal.

Afif juga menekankan bahwa setelah seluruh rangkaian Pilkada 2024 selesai, KPU akan melakukan penyesuaian lebih lanjut terkait anggaran, sesuai dengan kebijakan efisiensi yang diterapkan.

“Setelah selesai Pilkada, baru kami akan menyesuaikan dengan efisiensi lanjutan,” katanya.

Sebagai informasi, KPU RI sebelumnya memiliki anggaran sebesar Rp 3,1 triliun. Namun, dengan adanya kebijakan efisiensi, terjadi pemangkasan anggaran sebesar Rp 900 miliar, yang mencakup anggaran kegiatan, serta gaji dan fasilitas pegawai KPU di seluruh Indonesia.

Meski demikian, KPU berkomitmen untuk memastikan bahwa pelayanan kepada masyarakat dan pelaksanaan pemilu tetap optimal. []

Redaksi03