Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
DPRD Balikpapan menilai kualitas air bersih yang tidak merata disebabkan oleh persoalan distribusi, bukan proses produksi di instalasi pengolahan air.
BALIKPAPAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan melalui Komisi II menyoroti ketimpangan kualitas air bersih yang diterima masyarakat di sejumlah wilayah, meskipun proses produksi air di Instalasi Pengolahan Air (IPA) telah dinyatakan memenuhi standar.
Ketua Komisi II DPRD Kota Balikpapan, Fauzi Adi Firmansyah, menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan peninjauan langsung ke sejumlah IPA, di antaranya IPA Gunung Sari dan IPA Kampung Damai, sebagai tindak lanjut dari Rapat Dengar Pendapat (RDP) serta kunjungan lapangan sebelumnya.
“Kunjungan kemarin itu untuk menindaklanjuti keluhan masyarakat terkait kualitas air yang dinilai kurang baik, seperti berwarna kuning dan keruh,” ujarnya, Rabu (15/04/2026) di kantornya.
Dari hasil peninjauan tersebut, Komisi II DPRD Balikpapan menemukan bahwa proses pengolahan air di IPA telah berjalan sesuai standar, termasuk penggunaan bahan kimia seperti kaporit dan soda dengan takaran yang tepat. Secara visual, air hasil produksi juga dinilai jernih dan tidak berbau.
Namun demikian, Fauzi menilai persoalan utama justru terjadi pada tahap distribusi air ke masyarakat. Ia menduga kondisi jaringan pipa yang sudah tua, adanya endapan, hingga potensi kebocoran menjadi faktor penyebab perubahan kualitas air sebelum sampai ke rumah warga.
“Artinya ada persoalan di distribusi. Bisa jadi pipa sudah tua, kotor, atau ada kebocoran sehingga kualitas air berubah saat sampai ke rumah warga,” katanya.
Karena itu, Komisi II DPRD Balikpapan meminta Perusahaan Tirta Manuntung Balikpapan (PTMB) untuk melakukan pendataan dan pemetaan kondisi jaringan pipa secara menyeluruh, termasuk titik-titik yang telah diperbaiki maupun yang masih bermasalah di enam kecamatan di Balikpapan.
Menurutnya, data tersebut penting agar penanganan tidak dilakukan secara parsial dan benar-benar menyasar sumber persoalan. “Kami tidak ingin menyimpulkan tanpa data. Nanti akan terlihat mana wilayah yang sudah baik dan mana yang masih bermasalah,” tegasnya.
Ia juga menegaskan bahwa keluhan air keruh bukan persoalan baru dan telah lama dirasakan masyarakat di berbagai wilayah, bahkan dalam satu kawasan yang sama kualitas airnya dapat berbeda.
Komisi II DPRD Balikpapan berharap PTMB segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem distribusi guna memastikan kualitas air yang diterima masyarakat sesuai standar yang telah ditetapkan. []
Penulis: Desy Alfy Fauzia | Penyunting: Nursiah
