Ali Al Zaidi Tegaskan Era Baru Hubungan Irak-AS Berbasis Investasi

Kesepakatan penarikan seluruh pasukan AS dari Irak pada akhir September 2026 menjadi bagian dari upaya kedua negara menggeser hubungan bilateral menuju kerja sama ekonomi dan investasi.

WASHINGTON D.C – Pemerintah Irak menegaskan komitmennya mengakhiri keberadaan pasukan Amerika Serikat (AS) di negaranya dengan menargetkan seluruh personel militer AS yang tersisa ditarik paling lambat 30 September 2026. Langkah tersebut disampaikan dalam pertemuan Perdana Menteri (PM) Irak Ali Al Zaidi dengan Presiden AS Donald Trump di Gedung Putih, sekaligus menandai pergeseran hubungan kedua negara menuju kerja sama ekonomi.

Dalam pertemuan tersebut, Ali Al Zaidi menyatakan kunjungannya ke Washington D.C. menjadi awal dari kemitraan ekonomi baru antara Irak dan AS. Menurutnya, hubungan bilateral yang selama ini didominasi aspek militer mulai diarahkan pada penguatan sektor ekonomi dan investasi.

Pada kesempatan yang sama, Trump menyampaikan optimisme terhadap potensi ekonomi Irak, terutama di sektor energi. “Irak memiliki potensi yang luar biasa karena minyaknya dan karena hal-hal lain, tetapi karena minyaknya, dan kita akan melakukan banyak kesepakatan,” kata Trump, sebagaimana diberitakan CNN Indonesia, Rabu (15/07/2026).

“Kita akan menciptakan banyak lapangan kerja bagi kedua negara, dan kita akan mengekstraksi banyak minyak. Banyak minyak yang akan diekstraksi,” imbuh dia.

Selain membahas kerja sama ekonomi, kedua pemimpin sepakat bahwa pasukan AS yang tersisa di Irak, yang diperkirakan berjumlah kurang dari 2.000 personel, akan ditarik sepenuhnya pada 30 September 2026.

Ali Al Zaidi juga berjanji bahwa pada tanggal yang sama, kelompok-kelompok bersenjata yang masih aktif di Irak akan mulai melucuti senjata. Komitmen tersebut merupakan bagian dari janji politik yang telah disampaikannya sejak pidato perdana di parlemen setelah menjabat sebagai PM Irak.

Meski demikian, pemerintah Irak belum memaparkan mekanisme pelaksanaan pelucutan senjata tersebut. Bahkan, menjelang kunjungan Al Zaidi ke AS, kelompok Perlawanan Islam di Irak yang didukung Iran menyatakan menolak hasil apa pun dari pertemuan tersebut.

Hubungan Irak dengan AS dan Iran selama ini diwarnai dinamika politik yang kompleks. Keberadaan pasukan AS menjadi salah satu sumber ketegangan, sementara konflik kawasan yang berlangsung sejak 28 Februari 2026 turut berdampak pada perekonomian Irak, termasuk akibat penutupan Selat Hormuz oleh Iran yang mengganggu sekitar 90 persen ekspor bahan bakar fosil Irak. []

Redaksi08