Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
Pemerintah pusat menyalurkan hibah Rp140 juta melalui Program M4CR untuk memperkuat pengembangan ekowisata mangrove dan ekonomi masyarakat pesisir di PPU.
PENAJAM PASER UTARA – Pemerintah pusat menyalurkan hibah usaha produktif senilai Rp140 juta kepada Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Tanjung Berseri untuk mendukung pengembangan ekowisata mangrove di Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Jumat (08/05/2026).
Bantuan tersebut disalurkan melalui Program Mangrove for Coastal Resilience (M4CR) dalam bentuk kontrak swakelola tipe IV bantuan pemerintah kepada masyarakat atau matching grants. Program ini diarahkan untuk memperkuat rehabilitasi mangrove sekaligus mendorong ekonomi masyarakat pesisir berbasis pelestarian lingkungan.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan (Ditjen PDASRH) Kementerian Kehutanan, Muhammad Zainal Arifin, mengatakan hibah tersebut diberikan kepada Pokdarwis Tanjung Berseri untuk pengadaan sarana penunjang wisata mangrove.
“Program ini menjadi bagian dari upaya rehabilitasi mangrove sekaligus penguatan ekonomi masyarakat pesisir berbasis lingkungan,” katanya.
Provincial Project Implementation Unit Manager M4CR Kalimantan Timur (Kaltim), Asman Aziz, mengatakan program tersebut merupakan bentuk komitmen bersama dalam menjaga ekosistem mangrove yang memiliki fungsi penting bagi lingkungan dan masyarakat pesisir.
Ia menjelaskan, Program M4CR merupakan kerja sama Pemerintah Republik Indonesia dengan World Bank. Program tersebut sebelumnya berada di bawah Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM), kemudian dilaksanakan oleh Ditjen PDASRH Kementerian Kehutanan.
“Kita berharap program ini tidak berhenti pada kegiatan seremonial atau pembangunan fisik semata, tetapi benar-benar berkelanjutan dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir,” ujarnya.
Sementara itu, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kabupaten (Setkab) PPU, Nicko Herlambang, yang mewakili Bupati PPU, mengapresiasi dukungan pemerintah pusat terhadap pengembangan kawasan mangrove di PPU.
Menurutnya, bantuan hibah tersebut menjadi peluang bagi masyarakat untuk memperkuat sektor wisata berbasis lingkungan sekaligus menjaga kelestarian kawasan pesisir.
Namun, Nicko menekankan pentingnya pengelolaan yang transparan dan tepat sasaran agar bantuan pemerintah tidak berhenti sebagai proyek jangka pendek tanpa dampak signifikan terhadap ekonomi masyarakat.
“Kawasan mangrove memiliki potensi besar sebagai destinasi wisata alam berkelanjutan. Tetapi pengelolaan, promosi, dan keterlibatan masyarakat harus terus diperkuat agar kawasan ini benar-benar berkembang dan tidak sekadar ramai saat ada program bantuan,” katanya.
Pengembangan ekowisata mangrove di PPU juga masih menghadapi sejumlah tantangan. Beberapa di antaranya keterbatasan infrastruktur pendukung, aksesibilitas kawasan wisata, kapasitas sumber daya manusia pengelola wisata, serta konsistensi menjaga kelestarian lingkungan di tengah meningkatnya aktivitas wisata.
Kegiatan tersebut turut dihadiri perwakilan Kementerian Kehutanan, World Bank, Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas), Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Lingkungan Hidup, perangkat daerah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) PPU, tenaga ahli pariwisata, Ketua Ekonomi Kreatif dan Pariwisata (Ekrap) PPU, serta anggota Pokdarwis Tanjung Berseri. []
Penulis: Subur Priono | Penyunting: Nursiah
