Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
Tekanan kelompok garis keras mendorong Iran mengevaluasi keanggotaan dalam NPT di tengah konflik dengan AS dan Israel.
TEHERAN – Perdebatan internal di Iran terkait arah kebijakan nuklir kian mengemuka, dengan munculnya tekanan dari kelompok garis keras yang mendorong evaluasi ulang keanggotaan dalam Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir atau Non-Proliferation Treaty (NPT).
Dorongan tersebut mencuat di tengah meningkatnya konflik dengan Amerika Serikat (AS) dan Israel sejak akhir Februari lalu, yang memicu diskusi terbuka di kalangan elite politik dan militer Iran mengenai efektivitas strategi nuklir saat ini.
Politisi konservatif Mohammad Javad Larijani secara tegas mengusulkan agar Iran menangguhkan keanggotaan dalam Non-Proliferation Treaty (NPT). “NPT harus ditangguhkan. Kita harus membentuk komite untuk menilai apakah NPT bermanfaat bagi kita sama sekali. Jika terbukti bermanfaat, kita akan kembali ke perjanjian itu. Jika tidak, mereka dapat menyimpannya,” katanya.
Wacana tersebut juga mendapat gaung di ruang publik. Dalam siaran televisi pemerintah, komentator konservatif Nasser Torabi menyampaikan aspirasi sebagian masyarakat. “Kita perlu bertindak untuk membangun senjata nuklir. Entah kita membangunnya atau kita memperolehnya.”
Menurut dua sumber Iran, perdebatan tidak hanya terjadi di ruang publik, tetapi juga berlangsung dalam diskusi tertutup di lingkaran penguasa. Mereka menyebut adanya perbedaan pandangan antara kelompok garis keras, termasuk Korps Garda Revolusi Islam atau Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC), dengan kalangan politik moderat terkait langkah strategis yang harus diambil.
Meski demikian, hingga kini belum ada keputusan resmi untuk mengubah doktrin nuklir Iran atau mengembangkan senjata nuklir. Salah satu sumber menegaskan bahwa kebijakan tersebut masih dalam tahap kajian, meskipun tekanan untuk melakukan perubahan semakin kuat.
Selama lebih dari dua dekade, Iran diketahui kerap menggunakan ancaman keluar dari NPT sebagai bagian dari taktik negosiasi dengan negara-negara Barat. Namun, langkah tersebut belum pernah benar-benar direalisasikan.
Di sisi lain, kemampuan Iran untuk segera mengembangkan senjata nuklir juga dipertanyakan, mengingat kerusakan yang ditimbulkan akibat serangan udara terhadap fasilitas nuklir, rudal balistik, dan infrastruktur ilmiah dalam beberapa pekan terakhir.
Situasi ini menunjukkan bahwa arah kebijakan nuklir Iran masih berada di persimpangan antara tekanan politik internal dan dinamika konflik eksternal, sebagaimana diberitakan Sindonews, Jumat (17/04/2026).[]
Redaksi1
