Pemprov Kaltara Desak Industri Prioritaskan Pekerja Asli Daerah

TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) memberikan perhatian khusus terhadap keterlibatan tenaga kerja lokal dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) yang tengah berjalan di wilayah tersebut. Sejumlah proyek besar yang tergolong PSN saat ini sedang dikembangkan di Kaltara, seperti Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI) di Tanah Kuning-Mangkupadi, Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Kayan, serta PLTA Mentarang Induk.

Pelaksana tugas Kepala Disnakertrans Kaltara, Asnawi, menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan kunjungan ke beberapa lokasi proyek, salah satunya KIHI. Ia menyatakan bahwa kesempatan bagi tenaga kerja lokal untuk terlibat telah terbuka, namun kesiapan dari masyarakat Kaltara sendiri sangat menentukan.

“Dari perusahaan sudah menyiapkan lapangan kerja, tapi kalau tidak ada pekerja kita yang siap, maka mau tidak mau dari perusahaan ambil dari luar,” ujar Asnawi saat ditemui di Tanjung Selor.

Asnawi menegaskan bahwa komunikasi telah dijalin dengan sejumlah perusahaan seperti PT Kalimantan Industrial Park Indonesia (KIPI), dan pihaknya meminta agar tenaga kerja asal Kaltara mendapat prioritas apabila terdapat posisi yang masih bisa diisi oleh warga lokal.

“Itu penekanan kami untuk bisa memprioritaskan tenaga kerja lokal. Dan di sini mereka siap saja,” tuturnya.

Meski begitu, ia mengingatkan bahwa keterlibatan tenaga kerja lokal juga harus diimbangi dengan sikap aktif pencari kerja, termasuk dari pemerintah kabupaten/kota, dalam mengakses informasi seputar kebutuhan tenaga kerja di proyek-proyek tersebut. Menurutnya, pendekatan ‘jemput bola’ menjadi penting agar peluang kerja tidak terlewatkan begitu saja.

Terkait kesiapan sumber daya manusia, Asnawi mengakui bahwa Kalimantan Utara masih memerlukan fasilitas pelatihan formal. Untuk itu, pemerintah provinsi telah menyediakan lahan seluas lima hektare di kawasan Pusat Pemerintahan Kaltara sebagai lokasi rencana pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK).

“Tapi itu baru lahan, gedungnya belum ada. Jadi itu yang ingin kita kejar pembangunannya,” kata Asnawi.

Ia juga mengungkapkan bahwa aspirasi mengenai kebutuhan pelatihan tenaga kerja telah disampaikannya kepada Komisi VII DPR RI saat kunjungan kerja ke Tanjung Selor beberapa waktu lalu. Meskipun komisi tersebut tidak secara langsung membidangi urusan ketenagakerjaan, ia menilai penting menyuarakan hal ini kepada kementerian terkait, terutama Kementerian Perindustrian sebagai pemberi izin industri.

“Secara spesifik Komisi VII memang tidak membidangi ketenagakerjaan, tapi saya tetap sampaikan, karena di situ ada dari Kementerian Industri, karena mereka yang mengeluarkan izin itu. Saya bilang jangan sampai keberadaan industri itu, kami hanya jadi penonton,” tegasnya.

Asnawi menutup pernyataannya dengan menekankan pentingnya keberpihakan terhadap tenaga kerja lokal. Ia tidak ingin posisi seperti operator alat berat justru diisi oleh pekerja dari luar daerah, padahal sumber daya manusia dengan keterampilan serupa tersedia di Kaltara.

“Kan kalau seperti operator alat berat, kita juga punya tenaganya kalau yang seperti itu. Jadi itu yang saya tekankan,” pungkasnya.[]

Admin05