Ketidakhadiran Paul Biya sejak meninggalkan Kamerun pada 7 Juni memicu tuntutan oposisi agar pemerintah transparan mengenai kondisi presiden dan keberlangsungan pemerintahan.
YAOUNDÉ – Ketidakhadiran Presiden Kamerun Paul Biya di tengah publik selama lebih dari dua bulan memicu tuntutan keterbukaan mengenai kondisi pemerintah dan keberlanjutan kepemimpinan negara tersebut. Biya diketahui meninggalkan Kamerun untuk kunjungan pribadi ke Eropa pada 7 Juni 2026 dan hingga Selasa (18/8) belum ada kepastian mengenai waktu kepulangannya.
Pemerintah Kamerun menyebut perjalanan Biya sebagai kunjungan pribadi singkat di Eropa. Namun, tidak adanya informasi pasti mengenai kepulangan presiden berusia 93 tahun itu membuat keberadaannya kembali menjadi sorotan, terutama karena Biya juga dikenal sebagai presiden tertua di dunia.
Partai oposisi Uni Demokratik Kamerun mendesak pemerintah memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai kondisi Biya serta keberlangsungan pemerintahan. Mereka menilai informasi mengenai keberadaan kepala negara diperlukan untuk memastikan jalannya pemerintahan tetap efektif.
“[Pejabat] harus memberikan klarifikasi yang diperlukan kepada bangsa mengenai keberlanjutan negara yang efektif,” ujar mereka, dikutip Reuters.
Pemerintah membantah kekhawatiran mengenai kondisi Biya. Juru bicara pemerintah Sadi memastikan presiden masih hidup dan akan kembali ke Kamerun, meski tidak memberikan kepastian mengenai waktu kepulangannya.
“Presiden Paul Biya masih hidup dan akan segera kembali,” kata dia, dikutip CNN, Minggu (16/8).
Absennya Biya kali ini menjadi perhatian karena durasinya disebut sebagai kunjungan luar negeri terlama sepanjang masa kepresidenannya. Sebelumnya, ia juga beberapa kali melakukan perjalanan ke luar negeri dalam waktu relatif panjang.
Pada 2024, Biya bahkan tercatat berada di Swiss selama sekitar 50 hari. Perjalanan tersebut diduga berkaitan dengan perawatan kesehatan. Setelah itu, pemerintah Kamerun melarang pembahasan mengenai kondisi kesehatan presiden.
Biya lahir pada 1933 dan mulai memimpin Kamerun pada 1982. Ia merupakan presiden kedua Kamerun dan telah menduduki jabatan tersebut selama 43 tahun. Masa pemerintahannya juga mendapat kritik dari sejumlah organisasi internasional terkait tudingan pemerintahan otoriter dan pembatasan terhadap oposisi.
Kini, absennya Biya kembali menempatkan isu kesehatan dan transparansi pemerintahan Kamerun dalam perhatian publik. Kepastian mengenai kepulangan presiden dinilai penting untuk meredakan spekulasi sekaligus memberikan kejelasan mengenai keberlangsungan pemerintahan negara tersebut. Informasi mengenai perjalanan dan ketidakhadiran Biya ini sebagaimana diberitakan CNN Indonesia, Selasa (18/08/2026). []
Redaksi08
Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan