Respons Lambat Inggris Disorot, Starmer Didesak Perkuat Militer

Respons lambat terhadap serangan drone di Siprus memicu kritik internasional dan tekanan politik terhadap pemerintah Inggris.

LONDON – Tekanan terhadap Perdana Menteri (PM) Inggris, Keir Starmer, meningkat setelah kemampuan militer negaranya dinilai belum siap merespons eskalasi konflik di Timur Tengah yang melibatkan Amerika Serikat (AS), Israel, dan Iran.

Sorotan terhadap kesiapan militer Inggris menguat setelah pangkalan militernya di Siprus diserang drone pada awal konflik Iran pada Maret lalu. Respons London dinilai lambat karena membutuhkan waktu hingga tiga minggu untuk mengerahkan satu kapal perang ke kawasan Mediterania timur.

Sebaliknya, negara-negara Eropa lain seperti Prancis, Yunani, dan Italia mampu mengirimkan armada militernya ke wilayah tersebut hanya dalam hitungan hari. Kondisi ini memunculkan kekhawatiran baru mengenai daya tanggap militer Inggris dalam menghadapi konflik berskala besar.

Situasi tersebut semakin memperbesar tekanan politik terhadap PM Starmer untuk segera merealisasikan komitmen peningkatan anggaran pertahanan, setelah sebelumnya para petinggi militer berulang kali memperingatkan penurunan kapasitas tempur Inggris dalam beberapa tahun terakhir.

Kritik juga datang dari Amerika Serikat. Presiden AS Donald Trump bahkan menyindir dua kapal induk Inggris sebagai “mainan”, sementara Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth mengejek Angkatan Laut Inggris sebagai kekuatan yang tidak lagi dominan.

Menanggapi hal itu, PM Starmer membela kebijakan pemerintahannya dengan menyebut telah terjadi peningkatan belanja militer terbesar sejak era Perang Dingin dalam hampir dua tahun masa kepemimpinannya. Ia menegaskan langkah tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat kembali pertahanan nasional Inggris.

Namun, data menunjukkan ukuran militer Inggris saat ini hanya sekitar setengah dari kekuatan sebelumnya. Bahkan, Angkatan Darat Inggris tercatat sebagai yang terkecil sejak awal abad ke-19, menandai penurunan signifikan dalam kapasitas pertahanan negara tersebut.

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai kesiapan Inggris sebagai salah satu anggota utama North Atlantic Treaty Organization (NATO) dalam menghadapi dinamika keamanan global yang semakin kompleks, sebagaimana diberitakan Sindonews, Jumat (17/04/2026).[]

Redaksi1