Cakupan layanan air bersih di Samarinda baru 84 persen, DPRD mendesak percepatan agar target 100 persen tidak menunggu hingga 2029. SAMARINDA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda mendorong percepatan peningkatan cakupan layanan air bersih oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Tirta Kencana Samarinda yang saat ini baru …
Read More »UU PPRT Disahkan, DPRD Samarinda Dorong Perda Khusus PRT
Pengesahan UU PPRT menjadi langkah strategis negara dalam melindungi pekerja domestik sekaligus mendorong pemerintah daerah menyusun regulasi turunan. SAMARINDA – Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna ke-17 Masa Persidangan IV Tahun …
Read More »Tukar Lahan Lapas Samarinda, DPRD Kaget Belum Dilibatkan
Pemkot Samarinda menyiapkan relokasi Lapas melalui skema tukar aset, namun DPRD belum menerima informasi resmi dan menekankan pentingnya transparansi serta valuasi aset yang objektif. SAMARINDA – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda menyiapkan lahan sekitar 8 hektare di kawasan Bayur, Jalan Padat Karya, Kelurahan Sempaja Utara, Kecamatan Samarinda Utara, untuk relokasi Lembaga …
Read More »Empat Prajurit TNI Pelaku Penyiraman Andrie Yunus Tetap Diadili Militer
Mahfud MD menjelaskan dasar hukum yang membuat empat prajurit TNI dalam kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS tetap diadili di peradilan militer. JAKARTA – Status peradilan dalam kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Andrie Yunus, menjadi sorotan setelah mantan Menteri …
Read More »Tito Karnavian Tekankan Sinergi TNI dan Pemerintah Atasi Inflasi
Mendagri menilai struktur dan jangkauan TNI hingga daerah menjadi kekuatan penting dalam mendukung pengendalian inflasi dan stabilitas nasional. BOGOR – Pemerintah menyoroti pentingnya keterlibatan lintas sektor dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional, dengan menempatkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai salah satu elemen strategis dalam pengendalian inflasi. Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad …
Read More »Bareskrim Kembangkan Kasus Narkoba, 5 Tersangka Dijerat TPPU
Pengembangan kasus narkotika oleh Bareskrim Polri mengungkap dugaan pencucian uang yang melibatkan lima tersangka, termasuk mantan Kapolres Bima Kota. JAKARTA – Pengusutan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang berakar dari kasus narkotika terus berkembang setelah Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menetapkan lima orang sebagai tersangka, termasuk …
Read More »Bus Jemaah Haji Kecelakaan di Madinah, Kemlu Pastikan Tak Ada Korban Jiwa
Kecelakaan bus jemaah haji Indonesia di Jabal Magnet menyebabkan 10 orang luka, namun dipastikan tanpa korban jiwa. JAKARTA – Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Republik Indonesia (RI) memastikan seluruh jemaah haji Indonesia selamat dari kecelakaan lalu lintas yang melibatkan bus rombongan di Jabal Magnet, Madinah, Arab Saudi, meski sejumlah penumpang mengalami …
Read More »Kasus Andrie Yunus Bisa Dikembangkan, Mahfud Soroti Dua Arah Hukum
Mahfud MD menyebut persidangan militer dan penyelidikan kepolisian menjadi kunci untuk mengungkap dugaan pelaku sipil dalam kasus penyiraman aktivis. JAKARTA – Peluang pengungkapan dugaan keterlibatan pelaku sipil dalam kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Andrie Yunus dinilai masih terbuka melalui dua jalur hukum, yakni persidangan militer dan penyelidikan kepolisian. Hal …
Read More »Kemenag Perpanjang Izin Dompet Dhuafa, Program Sosial Siap Diperluas
Perpanjangan izin operasional dari Kemenag RI menjadi dasar Dompet Dhuafa memperluas program pemberdayaan dan pengentasan kemiskinan. JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) Republik Indonesia (RI) kembali memperpanjang izin operasional Yayasan Dompet Dhuafa sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional (Laznas), membuka peluang perluasan program pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan. Perpanjangan izin …
Read More »DPR Buka Peluang Hidupkan Lagi RUU Pembatasan Uang Kartal
DPR merespons rekomendasi KPK dengan membuka peluang pembahasan ulang RUU pembatasan uang tunai guna menekan praktik politik uang. JAKARTA – Dorongan penguatan regulasi untuk menekan praktik politik uang kembali mengemuka setelah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) membuka peluang mengkaji ulang Rancangan Undang-Undang (RUU) Pembatasan Uang Kartal, menyusul rekomendasi …
Read More »
Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan