Amerika Serikat memulai proses pencabutan status Suriah sebagai negara sponsor terorisme yang dinilai dapat membuka peluang investasi dan perdagangan internasional.
WASHINGTON D.C – Pemerintah Amerika Serikat (AS) memulai proses pencabutan status Suriah dari daftar negara sponsor terorisme. Kebijakan tersebut akan berlaku dalam 45 hari ke depan apabila tidak diblokir oleh Kongres Amerika Serikat dan dinilai menjadi langkah penting untuk membuka kembali peluang investasi serta perdagangan internasional bagi Suriah.
Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio menyampaikan pemberitahuan kepada Kongres AS pada Rabu (08/07/2026) terkait rencana tersebut. Apabila tidak ada penolakan dari anggota parlemen selama masa peninjauan, Suriah resmi keluar dari daftar yang telah berlaku sejak 1979.
Keputusan itu diambil setelah Presiden AS Donald Trump bertemu Presiden Suriah Ahmed Al Sharaa di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) North Atlantic Treaty Organization (NATO) di Turki. Langkah tersebut menjadi bagian dari dukungan Washington terhadap pemerintahan Al Sharaa setelah pergantian kekuasaan dari rezim Bashar Al Assad.
“Ini adalah langkah bersejarah lainnya dari Presiden Trump untuk memberi rakyat Suriah kesempatan meraih kejayaan,” kata Rubio, sebagaimana dikutip AFP dan diberitakan Cnn Indonesia, Kamis (09/07/2026).
“Pencabutan sanksi terhadap Suriah akan membuka perdagangan dan investasi internasional, memberi Suriah kesempatan untuk bangkit kembali dan membuka babak baru bagi rakyat Suriah,” ujarnya.
Selama puluhan tahun, status Suriah sebagai negara sponsor terorisme membatasi akses investasi asing dan hubungan ekonomi internasional. Penetapan tersebut bermula pada 1979 karena Washington menilai Suriah memberikan perlindungan kepada sejumlah kelompok militan Palestina, termasuk dugaan keterlibatan dalam berbagai aksi teror pada dekade 1980-an.
Meski demikian, kebijakan Trump menuai perhatian karena tetap diberikan di tengah kekhawatiran Israel terhadap pemerintahan baru Suriah. Sebelumnya, Trump juga secara terbuka meminta Damaskus menjalin perdamaian dengan Israel sebagai salah satu syarat memperoleh dukungan dari AS, namun hingga kini belum ada perkembangan lebih lanjut mengenai permintaan tersebut. []
Redaksi08
Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan