Tag Archives: Efisiensi Anggaran

Pemkab Katingan menyiapkan penerapan WFH ASN secara selektif dengan tetap menjaga kualitas layanan publik dan efisiensi kinerja pemerintahan. KATINGAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Katingan mulai menyiapkan langkah konkret penerapan kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan menekankan keseimbangan antara fleksibilitas kerja dan optimalisasi pelayanan publik. Langkah …

Pemkab Bulungan mengukur efektivitas kebijakan WFH ASN melalui perbandingan tagihan listrik, air, dan penggunaan kendaraan dinas sebagai indikator efisiensi anggaran. BULUNGAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan, Kalimantan Utara (Kaltara), mulai menguji efektivitas kebijakan work from home (WFH) dengan pendekatan berbasis data, yakni memantau tagihan listrik dan air sebagai indikator utama …

DPRD Kalteng meminta kebijakan efisiensi anggaran tidak menyasar PPPK agar pelayanan publik tetap berjalan optimal. PALANGKA RAYA – Kekhawatiran terhadap dampak kebijakan efisiensi anggaran terhadap tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menjadi perhatian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), yang meminta pemerintah daerah tidak mengorbankan keberlangsungan …

DPRD Kaltim menilai sistem kerja fleksibel ASN seperti WFA dan WFH dapat meningkatkan produktivitas, selama tetap diiringi disiplin dan menjaga kualitas pelayanan publik. SAMARINDA – Wacana penerapan sistem kerja fleksibel bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), seperti work from anywhere (WFA) dan work from home (WFH), dinilai tidak akan menurunkan kinerja, …

DPRD Kaltim menilai jumlah anggota TAGUPP terlalu besar dan berpotensi membebani anggaran di tengah keterbatasan fiskal. SAMARINDA – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Ananda Emira Moeis meminta evaluasi terhadap pembentukan Tim Ahli Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TAGUPP) karena dinilai terlalu gemuk di tengah keterbatasan …

BANJARMASIN — Wacana pemerintah pusat menghapus status tenaga honorer mulai 1 Januari 2026 menimbulkan kekhawatiran baru di daerah. Di balik tujuan efisiensi anggaran, kebijakan ini dinilai berpotensi memicu krisis sosial dan menurunkan kualitas pelayanan publik. Pengamat kebijakan publik Universitas Lambung Mangkurat (ULM), Arif Rahman Hakim, menilai pemerintah daerah tak bisa …

KUTAI TIMUR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur (Kutim) berkomitmen menyiapkan langkah strategis untuk menjaga stabilitas pembangunan daerah di tengah potensi penurunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026. Hal itu disampaikan Anggota DPRD Kutim, Pandi Widiarto, seusai menghadiri Rapat Paripurna ke-X Masa Persidangan Ke-1 Tahun Sidang …

SAMARINDA – Pemerintah Kota Samarinda memastikan kebijakan efisiensi anggaran pada tahun 2026 tidak akan mengorbankan pelayanan dasar bagi warga. Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menegaskan komitmen tersebut seusai menghadiri Sosialisasi Program Pembangunan Tahun 2026 dan Pemaparan Rancangan APBD Kota Samarinda Tahun 2026 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Samarinda, Kamis (23/10/2025). …

SAMARINDA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menegaskan bahwa efisiensi anggaran tidak boleh menghentikan jalannya pembangunan infrastruktur, khususnya proyek strategis seperti pembangunan jalan. Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Abdulloh, memastikan bahwa meski anggaran dari pemerintah pusat berpotensi mengalami pemotongan atau penundaan, proyek-proyek penting tetap harus berjalan …

SAMARINDA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menggelar rapat Paripurna ke-32 pada Selasa (19/08/2025) di Gedung D Lantai 6 kompleks perkantoran DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Samarinda. Agenda utama rapat ini adalah pengesahan revisi kegiatan bulan Agustus pada masa sidang II Tahun 2025. Dalam proses pengesahan, …