Tag Archives: kebijakan ASN

Pemkab Berau memastikan gaji ke-13 tahun 2026 diberikan kepada seluruh ASN tanpa diskriminasi, termasuk PPPK. BERAU – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau memastikan seluruh aparatur sipil negara, termasuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), akan menerima gaji ke-13 tanpa perbedaan status, sekaligus meredam isu yang beredar terkait dugaan diskriminasi dalam penyaluran …

Pemkab Kutai Barat merumuskan skema WFA dengan aturan ketat agar pelayanan dasar tetap berjalan optimal tanpa gangguan. KUTAI BARAT – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Barat (Kubar) mulai menyiapkan skema penerapan Work From Anywhere (WFA) sebagai tindak lanjut surat edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri), dengan memastikan kebijakan tersebut tidak mengganggu pelayanan …

Pemkot Banjarbaru menerapkan WFH ASN secara selektif untuk efisiensi energi tanpa mengganggu pelayanan publik. BANJARBARU – Pemerintah Kota (Pemkot) Banjarbaru, Kalimantan Selatan (Kalsel), mulai menerapkan kebijakan work from home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan skema selektif guna menekan konsumsi energi sekaligus menjaga produktivitas birokrasi tanpa mengganggu pelayanan publik. …

Pemkab PPU menilai kebijakan work from home bagi ASN belum relevan diterapkan karena berpotensi menurunkan kualitas pelayanan langsung kepada masyarakat. PENAJAM PASER UTARA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara (PPU) memastikan belum akan menerapkan kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN), khususnya pada hari Jumat, karena …

Ketua DPRD Berau menilai kebijakan WFH ASN setiap Jumat berpotensi mengganggu pelayanan publik dan menurunkan produktivitas pegawai. BERAU – Kekhawatiran terhadap terganggunya pelayanan publik mencuat menyusul rencana penerapan sistem Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) setiap hari Jumat oleh pemerintah pusat. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) …

Pemkot Balikpapan menerapkan absensi digital untuk ASN guna meningkatkan disiplin, menggantikan sidak, dan mendukung pemantauan kehadiran secara real-time. BALIKPAPAN – Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan mulai menerapkan sistem absensi digital bagi aparatur sipil negara (ASN) dalam setiap kegiatan resmi, termasuk halalbihalal, guna meningkatkan disiplin dan efektivitas pemantauan kehadiran pegawai. Kebijakan ini …

BANJARMASIN — Wacana pemerintah pusat menghapus status tenaga honorer mulai 1 Januari 2026 menimbulkan kekhawatiran baru di daerah. Di balik tujuan efisiensi anggaran, kebijakan ini dinilai berpotensi memicu krisis sosial dan menurunkan kualitas pelayanan publik. Pengamat kebijakan publik Universitas Lambung Mangkurat (ULM), Arif Rahman Hakim, menilai pemerintah daerah tak bisa …