KPK mendalami dugaan aliran dana proyek perkeretaapian yang melibatkan pemodal politik dalam kasus suap DJKA Kemenhub. JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperluas penelusuran aliran dana proyek perkeretaapian dengan mendalami dugaan keterlibatan pihak pemodal politik dalam kasus suap di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (DJKA Kemenhub). Juru Bicara (Jubir) …
Read More »KPK Ungkap Ada Klaim Bisa “Urus” Kasus Bea Cukai
KPK, Bea Cukai, dugaan suap impor, gratifikasi, Kamal Mustofa, PT Gading Gadja Mada, penyidikan KPK, korupsi Indonesia, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, kasus hukum JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap adanya pihak yang mengklaim mampu mengurus penanganan perkara dugaan suap importasi barang dan gratifikasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea …
Read More »KPK Usul Ketum Parpol Dibatasi Dua Periode, Ini Alasannya
Pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik dinilai penting untuk memperkuat kaderisasi dan mencegah praktik korupsi. JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong pembenahan tata kelola partai politik dengan mengusulkan pembatasan masa jabatan Ketua Umum (Ketum) maksimal dua periode, sebagai langkah memperkuat regenerasi kepemimpinan dan mencegah praktik korupsi dalam organisasi …
Read More »Jaksa vs Kuasa Hukum, Tuntutan 6 Tahun 10 Bulan Picu Polemik Korupsi Kaltim
Terdakwa diduga menerima Rp3,5 miliar terkait izin tambang, sementara kuasa hukum menilai tuntutan jaksa tidak sesuai fakta persidangan. SAMARINDA – Perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa Dayang Donna Walfiares Tania kembali bergulir di Pengadilan Negeri (PN) Samarinda, Senin (27/04/2026), dengan agenda pembacaan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi …
Read More »Pengusutan Kuota Haji, KPK Kantongi Dana Rp8,4 Miliar
Pengembalian dana oleh pihak swasta menjadi bagian dari penyidikan dugaan penyimpangan kuota haji oleh KPK. JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima pengembalian dana sebesar Rp8,4 miliar yang diduga berkaitan dengan pengurusan kuota haji dari pihak swasta, seiring pendalaman kasus yang tengah ditangani lembaga antirasuah tersebut. Dana tersebut dikembalikan secara …
Read More »KPK Periksa Pemilik Uhud Tour dalam Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji
KPK memeriksa Khalid Basalamah sebagai saksi untuk mendalami dugaan korupsi kuota haji 2023–2024. JAKARTA – Pemilik PT Zahra Oto Mandiri (Uhud Tour), Khalid Zeed Abdullah Basalamah, menjalani pemeriksaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi kuota haji tahun 2023–2024, Kamis (23/4/2026). Pemeriksaan ini menjadi bagian dari …
Read More »Kasus CSR Madiun Mengembang, KPK Periksa Saksi Swasta
KPK memeriksa pihak swasta dalam pengusutan dugaan pemerasan berkedok dana CSR di Kota Madiun untuk menelusuri aliran dana dan pihak terkait. JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperluas penelusuran dugaan praktik pemerasan yang berkedok dana tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR) di Kota Madiun dengan memeriksa pihak swasta yang …
Read More »KPK Dalami Kasus Fadia Arafiq, Wakil Ketua DPRD Pekalongan Dipanggil
KPK memperluas penyidikan kasus dugaan korupsi Bupati Pekalongan nonaktif dengan memeriksa sejumlah saksi dari unsur legislatif, perbankan, dan ASN. JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus memperluas penyidikan kasus dugaan korupsi yang menjerat Bupati Pekalongan nonaktif Fadia Arafiq dengan memanggil sejumlah saksi, termasuk unsur pimpinan legislatif daerah dan pihak swasta, …
Read More »Membenahi Partai Politik: Dari Ilusi Demokrasi Menuju Etika Kekuasaan
Oleh: Suko Wahyudi Pegiat Literasi, Yogyakarta YOGYAKARTA – Demokrasi Indonesia kerap dipuji sebagai salah satu yang paling dinamis di negara berkembang. Pemilihan umum berlangsung rutin, partisipasi publik relatif tinggi, serta pergantian kekuasaan berjalan damai. Namun, di balik prosedur yang tampak mapan tersebut, terdapat persoalan mendasar yang terus berulang dan belum …
Read More »Tanpa Sistem Terbuka, Pengawasan Dana Parpol Dinilai Tak Efektif
Perludem menilai sistem digital terbuka penting untuk memastikan pengawasan publik terhadap penggunaan dana politik oleh partai. JAKARTA – Upaya pencegahan korupsi di sektor politik dinilai tidak akan efektif tanpa dukungan sistem pelaporan yang transparan dan mudah diakses publik, terutama terkait penggunaan dana bantuan politik (banpol) oleh partai politik (parpol). Perkumpulan …
Read More »
Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan