Terobosan Kemensos Dapat Apresiasi, Tapi Dinilai Belum Cukup

Pendekatan langsung menjaring anak jalanan diapresiasi, namun dinilai harus diikuti pendampingan berkelanjutan agar berdampak jangka panjang.

JAKARTA – Upaya jemput bola yang dilakukan Kementerian Sosial (Kemensos) dalam menjaring anak-anak dari jalanan dan pasar sebagai calon peserta didik Sekolah Rakyat di Pejompongan, Jakarta Pusat (Jakpus), dinilai perlu diikuti pendampingan berkelanjutan agar tidak berhenti pada tahap awal rekrutmen.

Anggota Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Atalia Praratya, menegaskan bahwa pendekatan langsung ke lapangan merupakan langkah penting, namun harus diperkuat dengan sistem yang lebih komprehensif dan berkelanjutan.

“Langkah jemput bola ke titik-titik anak jalanan adalah bentuk kehadiran negara yang nyata.Tetapi, yang lebih penting adalah bahwa proses ini tidak berhenti pada pendataan dan rekrutmen awal, melainkan terus pada pendampingan yang berkelanjutan,” ujar Atalia melalui keterangan tertulis, sebagaimana dilansir Antara, Sabtu, (25/04/2026).

Menurutnya, metode ini menjadi pelengkap dari pendekatan berbasis data seperti Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), yang selama ini digunakan pemerintah untuk menjangkau kelompok rentan. Namun, tanpa sistem pendampingan yang kuat, program tersebut berpotensi tidak memberikan dampak jangka panjang.

Berdasarkan data yang dihimpun, sebanyak 77 anak telah teridentifikasi sebagai calon peserta didik tahun ajaran 2026–2027. Dari jumlah tersebut, 29 anak merupakan anak jalanan yang tidak bersekolah dan bekerja di sektor informal.

Fenomena anak tidak sekolah (ATS) masih menjadi persoalan nasional. Data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menunjukkan jumlah ATS di Indonesia masih mencapai ratusan ribu anak usia sekolah, terutama terkonsentrasi di wilayah perkotaan padat dan kantong kemiskinan.

Kondisi ini menegaskan pentingnya integrasi antara program penjangkauan langsung dan sistem pendampingan berkelanjutan agar akses pendidikan bagi kelompok rentan tidak hanya terbuka, tetapi juga mampu memastikan mereka bertahan dan berkembang dalam sistem pendidikan formal. []

Redaksi1